100 Ribu Ton Beras Digelontorkan Untuk Operasi Pasar Redam Kenaikan Harga

Jakarta - Sebanyak 100 ribu ton digelontokan oleh Perum Bulog pada operasi pasar awal Januari 2023 untuk meredam gejolak kenaikan harga beras di pasaran. Saat ini stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 683 ton, dan diyakini mampu memperkuat cadangan beras nasional sampai datangnya musim panen raya pada Maret 2023.
  
Demikian disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso di Jakarta, Kamis (19/1/2023). “Kami mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin kebutuhan beras tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau, walau di pasaran ada kenaikan harga,” kata Budi. 

Kenaikan harga beras tersebut, lanjutnya, lantaran kondisi sekarang ini belum memasuki musim panen raya. Jadi ketersediaan barang di pasar tidak banyak sehingga ada sedikit kenaikan harga.

Guna menjaga stabilisasi harga, kata dia, Bulog sesuai arahan Presiden telah mengeluarkan instruksi ke seluruh jajaran untuk memastikan operasi pasar (Program SPHP) yang sudah berjalan lancar di tahun 2022 makin digencarkan lagi guna meredam gejolak harga di pasar

Selain itu kebijakan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton melalui Perum Bulog bertujuan menahan laju kenaikan harga beras. Dengan adanya impor beras dan pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) terpenuhi, maka harga beras di pasaran dipastikan akan terkendali.

Budi Waseso menegaskan kedatangan beras impor menjadikan stok CBP di Bulog kini menjadi 683 ribu ton dan tambahan beras impor semata-mata memperkuat cadangan beras nasional sampai datangnya musim panen raya pada Maret 2023.

“Jumlah ini cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan panen raya,” ucapnya.

Baca Juga

Harga Beras Kembali Melonjak Diikuti Cabai, Telur dan Daging Ayam, Cek Daftarnya

Selain mendapatkan tambahan stok beras impor, kata dia, Bulog juga terus dan aktif maksimalkan penyerapan pada saat panen raya mendatang dengan harapan semua stok CBP pada tahun ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri sendiri.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah guna menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap berada pada kondisi stabil atau tidak mengalami lonjakan yang tinggi. (ant/ito)