Warga Jepang Melajang dan Tak Ingin Punya Anak, Dubes: Karena Gaya Hidup

Jakarta, tvOnenews.com - Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menyebut gaya hidup melajang menjadi faktor rendahnya angka kelahiran di Negeri Sakura.

“Ini hanya tebakan saya, tetapi saya kira anak-anak muda sekarang membangun gaya hidup mereka sebagai orang lajang,” kata Kanasugi ketika ditemui di sela-sela acara buka puasa bersama para tokoh Islam Indonesia, di Jakarta, Jumat (14/4/2023)malam.

Dengan menikmati gaya hidup tersebut, menurut dia, anak muda Jepang tidak perlu merasa terbebani dengan tanggung jawab untuk menikah dan memiliki anak.

“Karena dengan menikah dan punya anak, mereka harus mengubah gaya hidup mereka sepenuhnya sehingga mereka lebih memilih untuk melajang dan menikmati hidup seperti itu,” tutur dia.

Dia pun mengakui bahwa negaranya sedang menghadapi krisis populasi, dengan tingkat kesuburan total atau jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya—yaitu 1,30 pada 2021.

Angka kelahiran anjlok yang di bawah 800.000 pada 2022, menurut perkiraan pemerintah, memicu banyak sekolah di Jepang tutup karena tidak memiliki siswa.

Baca Juga

Program MBG Berbenah, BGN Pelajari MBG Negeri Sakura

Berdasarkan data pemerintah, sekitar 450 sekolah tutup setiap tahun. Antara tahun 2002 dan 2020, hampir 9.000 sekolah menutup pintu mereka selamanya, hingga mempersulit daerah terpencil untuk menarik penduduk baru dan lebih muda.

Namun, Kanasugi mengatakan bahwa sekolah-sekolah itu tidak benar-benar ditutup tetapi banyak yang kemudian bergabung (merging).

“Ada dua sekolah yang bergabung menjadi satu, sehingga jumlah sekolah (di Jepang) berkurang,” ujar dia.

Menanggapi krisis populasi, Kanasugi mengatakan bahwa pemerintah Jepang mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan angka kesuburan warganya dengan mendorong orang-orang muda untuk menikah dan memiliki lebih banyak anak.

Perdana Menteri Fumio Kishida telah memperingatkan bahwa penurunan angka kelahiran menyebabkan Jepang hampir tidak bisa mempertahankan fungsi sosial.

Karena itu, penyelesaian masalah tersebut tidak bisa ditunda lagi, kata Kishida.

Kishida mengatakan bahwa dia ingin pemerintah menggandakan anggaran untuk program terkait anak, dan sebuah badan pemerintah baru akan dibentuk pada April untuk fokus pada masalah ini. (ant/ebs)