DPR Dorong Elektrifikasi Transportasi, Klaim Bisa Pangkas Beban APBN hingga 30%

Jakarta, tvOnenews.com - Upaya menekan beban subsidi energi kembali mengemuka. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mendorong percepatan elektrifikasi transportasi sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperkuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, peralihan dari energi fosil ke listrik tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menghadirkan efisiensi anggaran yang signifikan.

Elektrifikasi Diklaim Hemat Hingga 30 Persen

Sugeng menyebut, berdasarkan hasil studi, penggunaan listrik di sektor rumah tangga dan transportasi mampu menekan biaya energi hingga sekitar 30 persen dibandingkan penggunaan energi fosil bersubsidi.

“Listrik harus menjadi backbone energi kita di masa depan. Berdasarkan hitungan studi, penggunaan listrik bisa menghemat kurang lebih 30 persen,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Efisiensi tersebut dinilai menjadi solusi konkret dalam menekan beban subsidi BBM yang selama ini menjadi salah satu komponen besar dalam APBN.

Baca Juga

Soal Skema BLU Sektor Energi, Pengamat: Berisiko Menambah Beban Birokrasi

Kurangi Ketergantungan BBM dan LPG

Sugeng menilai kapasitas pasokan listrik nasional saat ini sudah cukup memadai, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, ia mendorong peralihan konsumsi energi masyarakat dari BBM dan LPG ke listrik.

Langkah ini diyakini dapat membuat subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran, sekaligus mengurangi tekanan fiskal negara.

“Dengan listrik sebagai tulang punggung energi nasional, kita bisa menciptakan efisiensi anggaran sekaligus beralih ke energi yang lebih bersih,” jelasnya.

Transportasi Jadi Kunci Awal

Dalam implementasinya, Sugeng menekankan bahwa sektor transportasi menjadi titik awal paling realistis untuk percepatan elektrifikasi.

Ia menyarankan agar kendaraan operasional pemerintah dan angkutan umum diprioritaskan untuk beralih ke listrik. Dengan skala penggunaan yang besar, dampaknya terhadap pengurangan konsumsi BBM dinilai akan signifikan.

Langkah ini juga dinilai lebih terukur karena berada dalam kendali pemerintah, sehingga dapat dijadikan contoh bagi sektor lain.

Dampak pada Ketahanan Energi Nasional

Selain efisiensi anggaran, elektrifikasi transportasi juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional. Pemanfaatan listrik domestik yang melimpah akan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, khususnya BBM.

Dengan berkurangnya impor, tekanan terhadap neraca perdagangan dapat ditekan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.

Sugeng menilai, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada penghematan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun kemandirian energi nasional.

Dorong Transisi Energi Berkelanjutan

Elektrifikasi transportasi juga sejalan dengan agenda transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan listrik, terutama jika didukung energi terbarukan, akan membantu menekan emisi karbon.

Dengan demikian, kebijakan ini memiliki dua manfaat sekaligus, yakni efisiensi fiskal dan keberlanjutan lingkungan.

Sugeng menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan transformasi energi secara menyeluruh dan terarah.

Tantangan Implementasi

Meski memiliki potensi besar, implementasi elektrifikasi transportasi tetap menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur hingga kesiapan industri.

Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik, harga kendaraan, hingga kesiapan masyarakat menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan.

Namun demikian, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan konsisten, elektrifikasi transportasi dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi beban subsidi energi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. (nsp)