Uji Coba QR Code Berstandar WHO di Acara HMM 1

Yogyakarta - Kementerian Kesehatan RI memperagakan uji coba teknologi kode respons cepat (quick responce code/QR code) berstandar internasional untuk mempermudah administrasi perjalanan luar negeri yang mensyaratkan validasi vaksin. 

“Ini jawaban atas kesulitan masyarakat internasional, termasuk Indonesia, yang bepergian ke luar negeri, karena sertifikat vaksin di setiap negara berbeda,” kata Chief of Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Setiaji di Yogyakarta, Selasa, (21/6/2022).

Konsep QR Code ini mengharmonisasikan standar protokol dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang berbasis pada QR code tunggal. 

Jadi, meskipun sertifikat vaksin pelaku perjalanan dimuat dalam berbagai aplikasi yang berbeda di setiap negara, sistem validasinya menggunakan QR code yang sama. 

Uji coba ini ditampilkan di Hotel Marriot Yogyakarta saat The 1st Health Ministers Meeting (HMM) 2022 pada 20-21 Juni 2022.

Peserta uji coba dari kalangan tamu undangan hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk melewati gerbang validasi QR code. 

Baca Juga

Siap Disidang, Berkas 13 Tersangka Kekerasan Daycare Little Aresha Dilimpahkan ke Pengadilan Yogyakarta Pekan Depan

Pada tahap awal, peserta membuka menu "Sertifikat Vaksin" pada aplikasi yang berlaku dari negara asal untuk mengakses fitur QR code di ponsel pintar mereka. Selanjutnya, petugas otoritas perjalanan memandu proses validasi vaksinasi.

Setelah QR code terbuka, peserta dapat memilih fitur menu di panel layar untuk menentukan negara tujuan. Setelah itu diklik konfirmasi, dan layar menampilkan skrining QR code vaksin. 

Peserta cukup mendekatkan tampilan QR code di layar ponsel dengan mesin validasi hingga proses skrining selesai. Jika berhasil, pintu masuk akan terbuka secara otomatis. 

“Saya hanya butuh waktu sekitar 5 menit untuk bisa melewati gerbang masuk di bandara. Prosesnya cepat dan tidak ribet,” ucap Wahyudi (peserta).

Menurut Setiaji, sertifikat vaksin internasional dapat digunakan oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan Pekerja Migran sebagai bukti telah menerima vaksinasi primer lengkap maupun dosis penguat atau booster. 

Salah satu pemanfaatan sertifikat internasional ini adalah untuk perjalanan Haji dan Umrah. Namun, sertifikat ini hanya sebagai dokumen kesehatan dan pelaku perjalanan tetap wajib mematuhi peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di masing-masing negara.

Vaksin yang diterima atau berlaku, kata Setiaji, juga mengacu kepada kebijakan masing-masing negara tujuan. 

"Kemenkes menginisiasi penggunaan standarisasi internasional WHO untuk bisa digunakan bersama oleh seluruh negara," ujarnya.

QR code berstandar WHO untuk pelaku perjalanan internasional itu sedang dibahas dalam diskusi antarmenteri kesehatan G20 selama pertemuan dua hari di 1st HMM Yogyakarta dan akan dipresentasikan pada KTT para pemimpin G-20 di Bali 15 dan 16 November 2022. 

“Kalau disepakati, kita mulai di negara ASEAN. Selanjutnya ke negara G20 dan Uni Eropa,” kata Setiaji. (HW/ree)