Periklindo Tanggapi Rencana Pemberian Insentif EV Berbasis Baterai Nikel
- ANTARA/Pamela Sakina
Jakarta, tvOnenews.com - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menyarankan pemerintah agar mengkaji ulang rencana pemberian insentif lebih bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel, dengan memperhatikan tren teknologi dan daya beli masyarakat.
Ketua Umum Periklindo, Moeldoko, menegaskan bahwa pengembangan baterai kendaraan listrik hendaknya tidak terbatas pada satu jenis bahan baku saja, sekalipun cadangan nikel di Indonesia sangat melimpah.
“Apakah materialnya itu harus dari nikel? Menurut saya tidak bisa dipaksakan seperti itu,” kata Moeldoko pada konferensi pers di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, inovasi teknologi baterai wajib memperhitungkan pasokan bahan baku, efisiensi biaya produksi, serta performa baterai dalam menjawab kebutuhan konsumen—seperti durasi pengisian daya dan jarak tempuh.
Moeldoko menambahkan bahwa industri lokal tetap dianjurkan mengoptimalkan potensi nikel, namun pesatnya kemajuan teknologi menuntut riset baterai agar tetap terbuka pada material alternatif yang lebih terjangkau dan mudah didapat.
Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo Kartoleksono selaku Wakil Ketua Umum Periklindo Bidang Penelitian dan Pengembangan berpendapat bahwa kebijakan insentif idealnya tidak hanya memprioritaskan jenis baterai tertentu.
Menurutnya, skema insentif perlu memperhitungkan kemajuan teknologi baterai alternatif seperti lithium iron phosphate (LFP) yang tidak mengandalkan nikel pada katodanya. Ia menambahkan bahwa baterai LFP saat ini menawarkan biaya lebih murah dengan kerapatan energi yang makin bersaing ketat dengan baterai berbasis nickel manganese cobalt (NMC).
“Mungkin dulu teknologi pada kepadatan energi, LFP tidak sebaik NMC, namun sekarang kepadatan energinya sudah setara, tapi harganya 30 persen lebih murah,” kata Prabowo.
Prabowo menambahkan bahwa selain LFP, baterai berbasis natrium atau sodium-ion kini juga terus dikembangkan sebagai alternatif dalam industri kendaraan listrik global. Menurutnya, jika insentif lebih besar hanya dipatok untuk baterai berbasis nikel, produsen akan kehilangan fleksibilitas dalam memilih teknologi yang paling pas dengan preferensi pasar dan daya beli konsumen.
Persoalan ini dinilai sangat krusial, khususnya bagi sektor kendaraan listrik yang sensitif terhadap harga seperti sepeda motor listrik; sebab pemakaian baterai berbiaya tinggi berisiko memicu lonjakan harga jual di tengah upaya produsen memacu volume penjualan.
"Sementara kalau ingin mendapatkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) itu harus pakai baterai nikel, baterai nikel itu sangat mahal," ujar Prabowo.
Di sisi lain, Prabowo melihat pengembangan baterai solid-state sebagai peluang strategis bagi Indonesia untuk mendongkrak nilai tambah cadangan nikel melalui penguasaan teknologi baterai generasi mendatang.
Menurutnya, teknologi ini sangat layak dipertimbangkan sebagai salah satu fokus industri baterai nasional karena menawarkan kerapatan energi yang tinggi sekaligus tetap memanfaatkan potensi nikel.
"Saat ini teknologi baterai solid-state itu bisa pakai nikel. Jadi kalau memang Indonesia mau masuk ke sana, masuklah ke teknologi solid-state baterai, selagi itu masih teknologi yang baru," jelas Prabowo.
Pemerintah Indonesia saat ini dikabarkan sedang memfinalisasi skema insentif pembelian kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) demi mendongkrak daya beli masyarakat.
Salah satu opsi yang tengah dimatangkan adalah pengalokasian insentif yang lebih besar bagi mobil listrik berbaterai nikel. Langkah ini dirancang untuk memaksimalkan potensi sumber daya mineral lokal sekaligus memperkokoh ekosistem industri baterai dalam negeri. (ant/rda)
Load more