Piyu Padi Akan Audiensi ke Istana Untuk Perjuangkan Hak Pencipta Lagu di Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Piyu Padi Ketua Umum AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) menyampaikan akan memenuhi undangan dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko untuk berbicara soal memperjuangan hak pencipta lagu di Indonesia.

Sebelumnya sejumlah komposer bersatu mendeklarasikan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), melalui wadah asosiasi tersebut, mereka akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme pengumpulan royalti di Lembaga Manajemen Kolektif.

Piyu Padi selaku Ketua Umum AKSI dan pentolan Band DEWA 19, Ahmad Dhani Prasetyo selaku ketua Dewan Pembina AKSI.

_{Piyu Padi saat diwawancarai di kantor tvOne. (sumber: Achyar/tvOnenews)}

“Jadi kami AKSI ini sudah mendeklarasikan diri sebagai asosiasi komposer atau pencipta lagu yang pertama di indonesia, jadi benar-benar asosiasi pencipta lagu yang murni pencipta lagu saja,

Piyu pun mengaku kalau asosiasi pencipta lagu itu telah deklarasi pada tanggal 3 juli 2023. 

Baca Juga

Tak Ingin Mangkrak, Menpora Erick Thohir Siapkan Skema Baru Perawatan Fasilitas Atlet Disabilitas

“Terus berlanjut pada tanggal 25 Agustus kemarin, kita melakukan deklarasi juga untuk anggota-anggota yang ada di Bandung,” ujarnya pada tim tvOne.

Pria kelahiran Surabaya ini mengaku bahwa gerakan deklarasi ini akan berlanjut ke sejumlah kota-kota di Indonesia, setelah Jakarta dan Bandung.

"Jadi memang tujuan dan misinya dari AKSI ini adalah untuk membantu, atau memberi wadah buat para pencipta lagu supaya mereka bisa sadar atau paham, atau bisa mengerti akan hak-haknya," ujarnya

“Yang selama ini para pencipta lagu ini sangat jauh sekali dari hak sewajarnya seharusnya dia terima,” terangnya.

Tak hanya berdua saja, sejumlah musisi lainnya turut bergabung dalam AKSI diantaranya Rieka Roslan, badai eks kerispatih, Posan Tobing, Anji eks Drive, Posan Tobing.

Piyu Padi akan penuhi undangan dari Kepala Staf Kepresidenan (KSP)

_{Sejumlah musisi yang tergabung dalam AKSI, Badai eks Kerispatih, Piyu Padi, Ahmad Dhani, dan Rieka Roslan. (VIVA/Isra Berlian)}

Lembaga yang ditunjuk untuk memungut royalti atau mendistribusikan royalti  yang disebut LMK (Lembaga Manajemen Kolektif).  Menurut Piyu, Lembaga Manajemen Kolektif belum menjalankan kewajibannya.

“Saya pun sendiri cuma mendapat Rp 300 ribu, padahal konser Padi itu seminggu tuh minimal 3 kali, sebulan itu 12 kali,” tuturnya.

“Kita hitung-hitungan anak TK aja pasti tahu, sebulan ada 13 kali show, masa royaltinya setahun Rp 300 ribu. Jadi dasar penghitungannya apa? Mereka tidak transparan, inilah kita mau coba gulirkan kita suarakan,” ungkapnya.

Gitaris band Padi ini menyatakan bahwa akhirnya apa yang diperjuangkan dan disuarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) mendapat respons dari Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

“Sampai akhirnya kemarin kita mendapatkan undangan untuk berdiskusi, nanti tanggal 4 September diundang oleh Kepala Staf Kepresidenan,” ujarnya pada tvOne.

Sebelum itu, pihak AKSI telah terlebih dahulu melakukan pendekatan, seperti bertemu Menkumham (Yasonna Laoly).

“Terus kita melakukan fgd (focus group discussion) Dirjen Kekayaan Intelektual, saya sendiri juga sudah bertemu dengan Menpora, Wamenparekraf, dan hari ini saya bertemu Deputi untuk menjalankan sistem lisensi yang benar, yang nantinya akan memberi kesetaraan, kewajaran terhadap para pencipta lagu,” ungkapnya. 

Saat ditanyai apa agenda pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan, Piyu mengaku belum tahu menahu.

"Saya belum tahu saya, cuma dapat undangan itu aja sih. Ketua AKSI mendapat undangan, 'Wah kita berati suara kita didengar dong ini, suara kita udah kasak-kusuk dimana-mana ini," tutupnya. (ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini