Memangnya Boleh Puasa Ikut NU, Lebaran Muhammadiyah? Ini Jawaban Fikih + Hasil Sidang Isbat 2026

tvOnenews.com - Perbedaan penentuan awal Ramadan hingga Idulfitri kembali menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kalian karena

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul setiap tahun adalah: bolehkah seseorang menjalankan puasa mengikuti Nahdlatul Ulama (NU), tetapi merayakan Lebaran bersama Muhammadiyah? 

Pertanyaan ini bukan sekadar candaan, melainkan persoalan fikih yang cukup serius karena berkaitan dengan keabsahan ibadah.

Dalam Islam, puasa Ramadan merupakan ibadah yang memiliki aturan jelas, mulai dari niat hingga waktu pelaksanaannya. 

Rasulullah SAW bersabda, “Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menjadi dasar metode rukyat yang digunakan NU dan pemerintah.

Sementara itu, Muhammadiyah menggunakan metode hisab sebagai hasil ijtihad ilmiah. Keduanya memiliki landasan kuat dalam khazanah keilmuan Islam, sebagaimana dijelaskan dalam buku Fikih Madrasah Tsanawiyah karya H. Ahmad Ahyar dan Ahmad Najibullah (2019).

Baca Juga

Wamendikdasmen Fajar: Kemendikdasmen Siapkan Desain Besar Pemenuhan Guru Nasional, Tindaklanjuti Arahan Presiden

Bolehkah Puasa dan Lebaran Beda Metode?

Dosen Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah, Hendro Risbiyantoro, menjelaskan bahwa secara prinsip seseorang boleh saja menjalankan puasa dengan satu kelompok dan merayakan Idulfitri bersama kelompok lain. Namun, ada syarat penting yang harus dipenuhi.

"Ya, nggak ada masalah, nggak apa-apa, asalkan harus dipastikan awal Ramadhan-nya bareng," ujar Hendro dalam video yang diunggah di akun Instagramnya.

Artinya, jika awal puasa dimulai pada hari yang sama, maka perbedaan dalam penentuan hari Lebaran tidak menjadi persoalan besar. 

Namun, kondisi ini menjadi rumit ketika terdapat perbedaan awal Ramadan, seperti yang terjadi pada 2026.

Muhammadiyah memulai puasa lebih dulu pada 18 Februari 2026 menggunakan metode hisab, sementara pemerintah dan NU menetapkan 19 Februari 2026 berdasarkan rukyat. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian jumlah hari puasa.

"Jika nanti yang ikut puasa di tanggal 18, kemudian Lebaran-nya ikut tanggal 19, itu akan berpotensi nambah jumlah hari. Bisa jadi puasanya 31 hari," jelas Hendro.

Sebaliknya, jika seseorang memulai puasa lebih lambat tetapi mengikuti Lebaran yang lebih awal, maka jumlah puasanya bisa kurang dari ketentuan minimal, yakni 29 hari.