Dua Anak Harimau Mati Viral, Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Langkah Cepat Benahi Gaji Pegawai dan Pakan di Bandung Zoo

Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembenahan sistem gaji pegawai.

Selama ini, diketahui ada keterlambatan pembayaran gaji yang berdampak pada kesejahteraan karyawan.

Kini, para pegawai resmi terdaftar sebagai tenaga kerja Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Muhammad Farhan.

"Mereka gajinya sudah masuk ditanggung oleh Pemkot Bandung di bawah pak Wali Kota pak Farhan, mereka terdaftar sebagai tenaga kerja Pemkot Bandung," ujar Kang Dedi.

Para pegawai dijadwalkan mulai menerima gaji secara rutin setiap tanggal 25 April.

Sementara itu, tunggakan gaji sebelumnya akan diselesaikan secara bertahap dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga

Cara Mudah Klaim Asuransi Aing atau BPJS Ketenagakerjaan buat Warga Jabar

Selain gaji pegawai, perhatian juga diberikan kepada tenaga medis dan dokter hewan.

Mereka akan mendapatkan tambahan penghasilan sebagai bentuk dukungan atas peran penting dalam menjaga kesehatan satwa.

Bahkan, tenaga paramedis juga akan ditambah untuk meningkatkan kualitas perawatan hewan di Bandung Zoo.

Di sisi lain, aspek nutrisi satwa juga menjadi fokus utama. Bantuan dari program sosial seperti Bank Jabar Peduli akan digunakan untuk memastikan kebutuhan makanan hewan terpenuhi dengan baik.

Hal ini diharapkan mampu mencegah kejadian serupa terulang kembali di masa mendatang.

Untuk jangka panjang, pengelolaan Kebun Binatang Bandung juga tengah disiapkan melalui proses seleksi atau tender.

Pemerintah membuka peluang bagi pihak yang memiliki sertifikasi dan kompetensi dalam pengelolaan kebun binatang agar dapat mengelola tempat tersebut secara profesional.

"Pengelolanya sedang dalam proses kalau dalam proyek mah tender, siapa yang berminat melakukan pengelolaan karena harus punya sertifikat pengelolaan kebun binatang," terangnya.

Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memenuhi standar kesejahteraan satwa dan operasional yang layak. (adk)