Gubernur Dedi Mulyadi Klaim Kebijakan WFH bagi ASN Efektif karena Berdampak pada Anggaran ini
- Taufik Hidayat/tvOnenews.com
Jakarta, tvonenews.com- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengklaim kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN itu bagus dan efektif.
- Julio Trisaputra/tvOnenews
Menurut Dedi Mulyadi, efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh lagi diukur hanya dari kehadiran fisik di kantor.
Hal ini juga harus berbasis pada produk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, tegas Dedi Mulyadi.
Dampak positif dari WFH bagi ASN, disebut Kang Dedi langsung pada anggaran. Kebijakan kerja jarak jauh tersebut, memicu capaian realisasi belanja anggaran yang melampaui target (over).
"Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan dengan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over," ujar Gubernur Dedi Mulyadi usai silaturahmi di Gedung Sate Bandung, dikutip dari Antara.
- YouTube Kang Dedi Mulyadi
Seperti diketahui, kebijakan WFH bagi ASN sudah lebih dulu dijalankan oleh Jawa Barat. Hal ini ditegaskan Dedi Mulyadi untuk penghematan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sejak November 2025.
Lebih lanjut, kata KDM keberhasilan skema WFH ini, menjadi bukti bahwa birokrasi Jawa Barat tetap produktif meski tidak terpaku pada ruang kerja konvensional.
Kendatinya, ia memberikan catatan kritis bahwa struktur birokrasi saat ini masih terlalu gemuk di tataran manajerial.
Dia menyoroti ketimpangan jumlah antara pejabat struktural, dan tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan publik.
"Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan," tegas Dedi Mulyadi.
Perlu diketahui, waktu WFH bagi ASN yang diterapkan di Jawa Barat hari Kamis, berbeda dengan yang dianjurkan oleh Pemerintah Pusat yaitu Jumat.
- Taufik Hidayat/tvOnenews.com
Kabar Terbaru soal WFH bagi ASN
Menurut Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat sebelum menerapkan kebijakan pemerintah saat ini.
Load more