Dedi Mulyadi Blak-blakan soal WFH ASN, Tegaskan Dampaknya bagi Jawa Barat
- YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL
tvOnenews.com - Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) resmi diberlakukan secara nasional mulai 1 April 2026.
Skema ini diterapkan khususnya setiap hari Jumat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi anggaran serta menghemat penggunaan energi.
Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala setiap dua bulan untuk melihat efektivitasnya di lapangan.
Namun bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kebijakan ini bukanlah sesuatu yang benar-benar baru.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru menyebut bahwa konsep WFH telah lebih dulu diterapkan di wilayahnya, bahkan sebelum ada penguatan resmi dari pemerintah pusat.
- Taufik Hidayat/tvOnenews.com
Dalam keterangannya di Cirebon pada Kamis (2/3/2026), Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kebijakan nasional tersebut.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan apa yang selama ini sudah dijalankan oleh Pemprov Jabar.
“WFH di Jabar itu kan sudah berlangsung lama dan sudah berjalan. Jadi kalau hari ini ada penguatan dari pemerintah pusat, ya kita lebih senang,” ujar Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara News.
Sudah Jadi Budaya Kerja Sejak Lama
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penerapan WFH bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan bagian dari perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Ia mencontohkan berbagai kebiasaan yang telah didorong sejak lama, termasuk gaya hidup yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL
“Kita dari dulu udah mengajak anak-anak ke sekolah jalan kaki. Kemudian tidak bawa kendaraan bermotor,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan yang diambil tidak hanya berfokus pada efisiensi kerja, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan secara lebih luas.
Tekan Biaya Produksi Pemerintah
Salah satu dampak utama dari kebijakan WFH, menurut Dedi, adalah penurunan biaya operasional pemerintah.
Dengan berkurangnya aktivitas di kantor, berbagai pengeluaran seperti listrik, air, hingga kebutuhan operasional lainnya dapat ditekan secara signifikan.
“Yang pertama, dari sisi internal pemerintah, itu menurunkan biaya produksi pemerintah,” ucapnya.
Efisiensi ini dinilai sangat penting, terutama dalam kondisi di mana pemerintah daerah harus cermat dalam mengelola anggaran agar lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan.
- YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL
Kurangi Konsumsi BBM dan Polusi
Selain efisiensi anggaran, kebijakan WFH juga berdampak langsung terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan lebih sedikit ASN yang bepergian ke kantor, mobilitas kendaraan pun menurun, sehingga penggunaan BBM bisa ditekan.
“Yang kedua adalah, hari ini WFH memiliki tujuan juga untuk menurunkan penggunaan BBM,” kata Dedi.
Langkah ini sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi dan pencemaran udara, yang selama ini menjadi salah satu tantangan di wilayah perkotaan, termasuk di Jawa Barat.
Anggaran Lebih Fokus untuk Pembangunan
Dedi juga mengungkapkan perubahan signifikan dalam struktur anggaran di Jawa Barat.
Ia menyebut bahwa belanja pegawai kini tidak lagi mendominasi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan semakin besar.
“Jabar belanja pegawainya paling tinggal 30 persen. 60 persen sudah untuk membangun,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk mengarahkan anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.
Menuju Pola Kerja Masa Depan
Penerapan WFH bagi ASN bukan hanya respons terhadap kebutuhan efisiensi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi menuju pola kerja masa depan.
Fleksibilitas kerja, pemanfaatan teknologi, serta kesadaran akan lingkungan menjadi faktor penting dalam kebijakan ini.
Dengan pengalaman yang telah lebih dulu dijalankan di Jawa Barat, Dedi optimistis bahwa kebijakan WFH dapat memberikan manfaat yang lebih luas jika diterapkan secara konsisten dan terukur.
Ke depan, evaluasi berkala yang dilakukan pemerintah akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar efektif, tidak hanya dalam menghemat anggaran, tetapi juga dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik. (gwn)
Load more