Dedi Mulyadi Tegas Minta Stop Calo Tenaga Kerja, Industri Subang Wajib Utamakan Warga Lokal

tvOnenews.com - Pernyataan tegas Dedi Mulyadi kembali menyita perhatian publik. Di tengah pesatnya pertumbuhan industri di Subang, ia secara terbuka menyoroti praktik calo tenaga kerja yang dinilai merugikan warga lokal. Tak main-main, Gubernur Jawa Barat meminta praktik tersebut dihentikan agar masyarakat setempat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.

Momen itu terlihat dalam tayangan YouTube Lembur Pakuan Channel pada 9 April 2026, bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-78 Kabupaten Subang. Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor industri dan pertanian sebagai fondasi pembangunan daerah.

Ia menilai Subang saat ini berada dalam posisi strategis sebagai daerah yang berkembang di dua sektor sekaligus.

_{Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. (Sumber: YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL)}

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa Subang kini berkembang dalam dua karakter sekaligus, yakni sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Menurutnya, kedua sektor tersebut harus berjalan seimbang agar saling mendukung. 

Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa pariwisata bukanlah tujuan utama pembangunan, melainkan efek dari tata kelola daerah yang baik. Jika sawah, sungai, kota, dan kampung dirawat dengan baik, serta infrastruktur seperti jalan dan utilitas ditata rapi, maka daya tarik wisata akan terbentuk dengan sendirinya. 

Baca Juga

BYD Siapkan Pabrikan di Subang, Bisa Produksi 150 Ribu Mobil per Tahun

Bahkan Dedi Mulyadi dengan lantang menyatakan tanpa promosi besar atau anggaran khusus, publikasi dari media sosial, vlogger, dan masyarakat dinilai sudah cukup untuk menarik perhatian orang datang ke suatu daerah.

Menurut Dedi Mulyadi, pariwisata bukanlah tujuan utama, melainkan efek dari tata kelola daerah yang baik. Namun, ia juga mengkritik kinerja dinas yang dinilai belum optimal dalam menjalankan fungsi pendampingan masyarakat.

“Terus kemudian apa tugas pemerintah? Apa tugas pemerintah itu adalah mendampingi rakyat. Pariwisata itu mendampingi bagaimana mengelola sebuah kewisataan terbebas dari parkir yang bayar, parkir liar, spanduk berantakan di mana-mana. Itu yang dilakukan. Dan rata-rata dinas teknis di mana pun enggak jalan,” tegas Dedi Mulyadi.

Ia menilai lemahnya kinerja tersebut tidak lepas dari pola pikir yang terlalu berorientasi pada proyek.