Seluruh Kades dan Camat di Jabar Mohon Bersiap, Dedi Mulyadi Siapkan Surat Edaran Gubernur: Tidak Bermaksud Batasi Hak

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengungkapkan bahwa sebentar lagi dirinya akan menyiapkan Surat Edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan hajatan atau pesta pernikahan di Jabar.

Dedi Mulyadi begitu menyoroti fenomena banyaknya masyarakat yang terjerat utang besar dan kehilangan banyak aset dalam semalam.

Penyebabnya bukan lain adalah karena memaksakan diri untuk mengadakan pesta hajatan pernikahan yang begitu meriah tetapi keadaan ekonomi tidak mendukung.

Alhasil, mereka harus mencari utang sana-sini atau menjual aset yang dimiliki.

Padahal, jika uang tersebut dikumpulkan justru bisa digunakan untuk membeli rumah agar bisa ditempati setelah menikah.

"Saya sampaikan ya bahwa gagasan, pikiran, dan ajakan yang saya sampaikan terhadap pasangan muda dan mudi yang akan menikah tetapi kemampuan orang tuanya terbatas atau kemampuan pasangannya terbatas," ujar Kang Dedi Mulyadi di dalam akun Instagram pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com.

Baca Juga

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi UU Desa: Batas Usia 25 Tahun Calon Kades Tetap Berlaku

Dedi Mulyadi berpesan agar tidak berlebihan dalam membuat pesta pernikahan dan uangnya sebaiknya digunakan untuk keperluan masa depan yang lebih penting.

"Lebih baik tidak membuat pesta, menikahnya cukup di KUA, dan uang yang dimiliki bisa digunakan untuk masa depan pernikahan," saran Dedi Mulyadi.

"Bisa untuk DP rumah, bisa untuk modal usaha, dan bisa untuk kegiatan lainnya," lanjutnya.

Dedi Mulyadi begitu prihatin melihat banyak orang tua yang sampai harus berutang demi acara pernikahan anaknya.

"Saya melihat banyak sekali orang tua yang menikahkan anaknya uangnya pinjam sana-sini," ujar Dedi Mulyadi.

"Ada yang menjual areal sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank keliling, ke bank emok," lanjutnya.

Menurut Kang Dedi Mulyadi, tindakan tersebut justru membuat kehidupan pernikahan terbebani penderitaan karena harus menanggung utang setelahnya.

"Pada akhirnya, setelah pernikahan bukan kebahagiaan tetapi justru penderitaan, bahkan banyak yang pada akhirnya pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri untuk membayar utang-utang yang ditinggalkan," ungkap Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi berpandangan bahwa sebaiknya jangan memaksakan diri hanya untuk menjadi raja sehari tetapi menderita di kemudian hari.

"Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya daripada raja sehari, sengsara selamanya," kata Dedi Mulyadi.

"Tidak bermaksud untuk membatasi hak pribadi, ini hanya sekedar ajakan dan saran," lanjutnya.

Kemudian Dedi Mulyadi menyatakan keseriusannya terkait hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan mengeluarkan Sura Edaran Gubernur yang diharapkan juga dipatuhi oleh kepala desa (kades) dan camat setempat.

"Dan nanti akan kami tuangkan dalam kebijakan, Surat Edaran Gubernur kepada para kepala kecamatan, pak camat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, para kepala desa, agar ketika memberikan izin ramai-ramai itu harus dilihat yang memberikan izin membuat kegiatan ramai-ramainya itu uangnya, sumbernya dari mana," ungkap Dedi Mulyadi.

"Kalau ternyata uangnya uang pinjaman atau uang hasil penjualan, lebih baik disarankan untuk tidak membuat kegiatan yang ramai-ramai, dibikinlah aspek yang memenuhi unsur syar'inya saja," lanjutnya.

Apa yang direncanakan Dedi Mulyadi ini tentunya akan sangat membantu bagi masyarakat, terutama pasangan yang akan menikah agar tidak terbebani biaya pesta pernikahan yang begitu mahal.

Uang yang tadinya untuk pesta pernikahan tersebut lebih baik digunakan untuk keperluan pasca pernikahan seperti membeli rumah ataupun modal usaha yang akan lebih terasa hasilnya dibanding pesta.

(far)