News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kabar Baik untuk Seluruh Ketua RT di Bogor, Gubernur Dedi Mulyadi Sampaikan Aspirasi Kenaikan Gaji RT/RW ke Bupati

Kang Dedi Mulyadi sampaikan aspirasi warga soal kenaikan insentif atau gaji Ketua RT/RW di Kabupaten Bogor. Wewenang soal insentif RT/RW berada di tangan bupati
Jumat, 17 April 2026 - 11:36 WIB
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Sumber :
  • Antara

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menyampaikan aspirasi dari warga Jabar terkait insentif untuk Ketua RT dan RW di Kabupaten Bogor.

Ketika sedang berkunjung ke sebuah Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah Jonggol, Kabupaten Bogor, Dedi Mulyadi mendapat aspirasi dari salah seorang warga terkait insentif bagi Ketua RT dan RW.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Warga tersebut meminta agar insentif Ketua RT dan RW di wilayah Kabupaten Bogor agar dinaikkan nominalnya.

Mendengar aspirasi warga tersebut, Kang Dedi Mulyadi langsung menjelaskan bahwa wewenang terkait insentif RT/RW itu berada di ranah bupati, bukan gubernur.

"Insentif RT/RW itu kan ada di Bupati," kata Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube pribadinya, seperti dilansir tvOnenews.com.

"Tapi kan katanya di Bogor dana desanya dari Pemprov, Pemdanya 1,5 miliar," lanjutnya.

Kemudian Dedi Mulyadi bertanya memangnya berapa nominal gaji atau insentif bagi Ketua RT di Kabupaten Bogor yang diterima untuk saat ini.

"Honor RT-nya berapa?" tanya Dedi Mulyadi.

Warga tadi menjelaskan bahwa saat ini Ketua RT di Kabupaten Bogor mendapat gaji 600 ribu sebulan.

Dedi Mulyadi membandingkan dengan gaji Ketua RT/RW di daerah lain di Jawa Barat.

"Oh 600 per bulan, sudah lumayan sama dengan Purwakarta itu," ujar Dedi Mulyadi.

Kemudian Dedi Mulyadi bertanya lagi, kira-kira ingin dinaikkan menjadi berapa gaji RT di Bogor.

"Ibu pengen naik berapa, orang lain mah ada yang 300 ribu setahun Bu, pengen naik berapa?" kata Dedi Mulyadi.

Kang Dedi Mulyadi lantas menawarkan agar gaji RT/RW dinaikkan menjadi 800 ribu per bulan.

"800 ya?" ujar Dedi Mulyadi.

Namun karena wewenang menaikkan insentif Ketua RT berada di tangan bupati, maka Dedi Mulyadi hanya bisa menyampaikan aspirasi warga tersebut ke pihak terkait dan tidak mengambil keputusan.

"Yaudah saya sampaikan Pak Bupati Rudy yang baik hati, ini ada aspirasi dari Ketua Paguyuban Rt di Jonggol status Janda umur 45 anak 2, mohon insentifnya dinaikkan, ya minimal jadi 800, kalau 1 juta sih lebih bahagia," kata Dedi Mulyadi.

Keputusan kenaikan gaji Ketua RT/RW tentunya tergantung pada kebijakan bupati, bukan di tangah Gubernur Dedi Mulyadi.

Namun setidaknya Dedi Mulyadi sudah menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga bisa didengar oleh Bupati Bogor.

Perlu diketahui bahwa insentif Ketua RT dan RW sebelumnya sudah pernah naik dari Rp500.000 per bulan menjadi Rp600.000 sejak Januari 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


(far)


 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Prabowo Ingin Program MBG Bebas dari Penyimpangan: Berpihaklah Kepada Rakyat

Prabowo Ingin Program MBG Bebas dari Penyimpangan: Berpihaklah Kepada Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan.
Prabowo: Saya Tak Mau Uang Rakyat Dicuri, Tak Ada Pengecualian!

Prabowo: Saya Tak Mau Uang Rakyat Dicuri, Tak Ada Pengecualian!

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan maupun penyalahgunaan kepercayaan dalam pelaksanaannya.
SPPG Terafiliasi Tiga Mantan Pimpinan BGN Tersebar di Seluruh Indonesia, Kejagung: Kerugian Negara Masih Dihitung

SPPG Terafiliasi Tiga Mantan Pimpinan BGN Tersebar di Seluruh Indonesia, Kejagung: Kerugian Negara Masih Dihitung

Kejaksaan Agung mengungkap yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terafiliasi tiga tersangka Dadan Hindayana, Sonny Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026.
Jadwal Indonesia Open 2026, Kamis 4 Juni: Ada Perang Saudara Jonatan Christie vs Alwi Farhan, 11 Wakil Tuan Rumah Main

Jadwal Indonesia Open 2026, Kamis 4 Juni: Ada Perang Saudara Jonatan Christie vs Alwi Farhan, 11 Wakil Tuan Rumah Main

Jadwal Indonesia Open 2026 hari ini, di mana sejumlah wakil Indonesia akan unjuk gigi termasuk perang saudara antara Jonatan Christie vs Alwi Farhan di nomor tunggal putra.
Alasan Utama Megawati Hangestri belum Bermain bersama Hyundai Hillstate

Alasan Utama Megawati Hangestri belum Bermain bersama Hyundai Hillstate

Masih ingatkah anda dengan Megawati Hangestri, Atlet voli Indonesia yang kini kembali ke Liga Korea. Namun dikabarkan dirinya belum bergabung karena alasan tertentu.
Jadwal Timnas Indonesia U-19 Vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026 Malam Ini

Jadwal Timnas Indonesia U-19 Vs Timor Leste di Piala AFF U-19 2026 Malam Ini

Timnas Indonesia U-19 akan kembali unjuk gigi di iala AFF U-19 2026 malam ini. Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Timor Leste di Stadion Utama Sumatera Utara pada Kamis (4/6/2026).

Trending

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Tulis Surat untuk Kepala BGN Nani S Deyang: Terimakasih Atas Hadiah Indah

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Tulis Surat untuk Kepala BGN Nani S Deyang: Terimakasih Atas Hadiah Indah

Publik tengah dihebohkan dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya.
PBVSI Bisa Jatuhkan Sanksi untuk Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar? Begini Penjelasan Lengkapnya

PBVSI Bisa Jatuhkan Sanksi untuk Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar? Begini Penjelasan Lengkapnya

PBVSI membuka peluang menjatuhkan sanksi kepada Megawati Hangestri, Rivan Nurmulki, dan Nizar Zulfikar usai mundur dari Timnas Voli Indonesia 2026. Simak alasan, aturan
Ada Nama Eks Plt Dirjen Imigrasi Hingga Kakanwil Jabar di OTT KPK

Ada Nama Eks Plt Dirjen Imigrasi Hingga Kakanwil Jabar di OTT KPK

Mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi kepengurusan dokumen keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
Tanpa Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar, Seberapa Kuat Timnas Voli Indonesia? PBVSI Bidik Prestasi di Tengah Kontroversi

Tanpa Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar, Seberapa Kuat Timnas Voli Indonesia? PBVSI Bidik Prestasi di Tengah Kontroversi

Timnas Voli Indonesia harus menghadapi agenda internasional 2026 tanpa Megawati Hangestri, Rivan Nurmulki, dan Nizar Zulfikar. Mampukah skuad Merah Putih tetap bersaing?
KPK Sita Kendaraan, Mata Uang Asing Hingga Emas Hasil OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

KPK Sita Kendaraan, Mata Uang Asing Hingga Emas Hasil OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Kronologi Prabowo Tahu Penyelewengan di BGN Terungkap

Kronologi Prabowo Tahu Penyelewengan di BGN Terungkap

Setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
Grab Patahkan Kabar Akan Keluar dari Indonesia, Pilih Komitmen Perkuat Ekonomi Digital Nasional

Grab Patahkan Kabar Akan Keluar dari Indonesia, Pilih Komitmen Perkuat Ekonomi Digital Nasional

Publik sempat dihebohkan dengan santernya rumor mengenai adanya rencana Grab yang akan keluar dari Indonesia.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT