Pidato Tanpa Teks di Depan Para ASN Sherly Tjoanda Bikin Heboh, Gaya Bicara Gubernur Malut Itu Disorot Netizen
- Ilustrasi AI/ChatGPT - Instagram/s_tjo
tvOnenews.com - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini bukan hanya karena isi pidatonya, tetapi juga cara penyampaiannya yang dinilai berbeda dari kebanyakan pejabat.
Momen tersebut terjadi saat Apel Gabungan yang digelar di Kantor Gubernur, Sofifi, pada Rabu (6/5/2026), yang sekaligus menjadi apel perdana di bulan Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Sherly menyampaikan sejumlah poin penting di hadapan para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam arahannya antara lain penegasan soal pembayaran gaji tepat waktu, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mengamankan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2027, serta target peningkatan skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Instagram @s_tjo
Gaya Bicara Jadi Perhatian Netizen
Namun, alih-alih hanya membahas isi pidato, warganet justru dibuat terkesan dengan gaya bicara Sherly Tjoanda.
Ia diketahui menyampaikan materi tanpa teks, dengan tempo cepat namun tetap jelas dan mudah dipahami.
Hal ini pun langsung memicu berbagai komentar positif di media sosial.
"Tanpa teks namun sangat cepat jelas mudah di pahami, keren banget sih bu," tulis seorang warganet.
"Wahai para gubernur di Indonesia, Gubernur Maluku Utara sangat layak menjadi the best Role Model, sangat menguasai jobdesk, bekerja dengan tulus untuk rakyatnya, semua elemen rakyatnya diperjuangkan tanpa pilih kasih," puji yang lain.
"Baru ini kulihat manusia yang ngomong gak pakai mikir. Langsung cas cus aja kalau ngomong, gak a e a e..." kata netizen lain.
"Hebat, tanpa teks, hafal semua data dan materi di luar kepala," timpal yang lain.
Komentar-komentar tersebut menunjukkan kekaguman publik terhadap kemampuan komunikasi Sherly yang dinilai lugas dan menguasai materi.
- instagram Sherly Tjoanda
Soroti Kedisiplinan Pembayaran Gaji
Dalam arahannya, Sherly menyoroti persoalan keterlambatan administrasi yang berdampak pada pembayaran gaji ASN.
Ia mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlambat memasukkan data.
"Hari ini, tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April, tanggal 30 April kemarin, sudah masuk. Hanya saja dari total baru 22 OPD, 15 OPD-nya belum. Dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku. Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan dengan April 2026, OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya."
Ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak seharusnya terjadi karena prosesnya bersifat rutin. Sherly bahkan memberikan peringatan tegas kepada OPD yang masih lalai.
"Karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin. Harusnya tidak boleh terlambat, harusnya sudah tahu deadline. Setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin, sehingga gaji semuanya bisa berjalan on time. Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan, jika ada OPD yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji, maka saya akan berikan catatan kepada Kepala Dinas, Sekretaris, dan Bendaharanya."
- YouTube/GubSherly
Tantangan PAD dan Nasib TPP ASN
Selain itu, Sherly juga menyoroti tantangan besar terkait struktur anggaran daerah, khususnya menjelang 2027.
Ia mengingatkan adanya batas maksimal belanja pegawai sesuai regulasi nasional.
"Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Mulai Januari 2027, batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini, dengan adanya pemotongan dari pusat dan PAD yang hanya Rp1,2 triliun, sehingga total APBD kita hanya Rp2,7 triliun sekian, dan total belanja pegawai kita Rp1,2 triliun, membuat persentase kita itu di angka 35%."
Ia menegaskan bahwa jika PAD tidak meningkat, maka ada risiko ASN tidak mendapatkan TPP di masa mendatang.
"Jika PAD di 2026 ini tidak mencapai di angka Rp1,5 triliun, maka ada kemungkinan di tahun 2027 seluruh ASN Provinsi Maluku Utara tidak dapat TPP."
Sherly pun mengajak seluruh jajaran untuk bekerja sama meningkatkan pendapatan daerah.
"Kalau tidak mau, dibutuhkan kerjasama. Kita ini satu kapal besar tidak bisa saya dan Pak Sarbin saja yang bekerja, tidak bisa hanya Pak Penda yang bekerja. Dalam PAD itu ada 7 kategori dan semua tentang pajak dan retribusi. Dibutuhkan kerjasama baik untuk semua OPD terkait. Duduk bersama, mencari solusi bersama untuk kesejahteraan Bapak Ibu ASN di 2027."
Ia menekankan pentingnya mengesampingkan ego sektoral dan mencari solusi inovatif.
"Jika PAD Provinsi Maluku Utara tahun ini capai di angka 1,5 triliun, maka di tahun 2027 kita tidak ada masalah dengan TPP, dengan perampingan kita bisa berjalan seperti ini. semua bisa aman bulanannya, keluarga dan bulanannya aman, untuk itu semua harus duduk bersama, mengsampingkan ego OPD masing-masing, menjadi problem solver di lapangan, memikir out of the box bagaimana PAD dari 1,2 triliun ini bisa naik menjadi 1,5 triliun, maka di 2027 TPP kalian aman."
- malutprov.go.id
Evaluasi Kinerja Daerah
Di akhir arahannya, Sherly juga menyinggung hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dinilai masih belum memuaskan.
"Selanjutnya, saya diinformasikan bahwa laporan evaluasi penyelenggara pemerintah daerah, EPPD yang baru saja diumumkan lewat Kemendagri untuk tahun 2024, baru saja diinfokan April 2026 kemarin Untuk angka EPPD 2024 itu skor kita Maluku Utara 31 dari 34"
Ia menilai capaian tersebut sangat memprihatinkan mengingat besarnya anggaran yang dikelola.
"Kita dibayar oleh uang negara 1,2 triliun setiap tahun Sekarang sudah 35% dari total APBD. Kalau kemudian laporan penyelenggara pemerintah daerah kita Urutan 31 dari 34 ke Indonesia itu sangat memalukan"
Sebagai tindak lanjut, Sherly menargetkan perbaikan signifikan dalam waktu ke depan.
"Oleh karena itu, supaya uang 1,2 triliun itu tidak sia-sia dibayarkan kepada kita Maka saya menugaskan Pak Sekda bersama dengan asisten Gubernur 123 bekerjasama baik dengan seluruh OPD terkait untuk memastikan FBPD kita masuk dalam 10 besar nasional. Sehingga setiap anggaran yang kita manfaatkan bukan hanya mengurangi angka di atas kertas, tapi benar-benar memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan Maluku Utara."
(gwn)
Load more