Hot News: Warga Kalbar Minta Tolong KDM dan Sherly Tjoanda, LCC MPR Diulang, Pajak Kendaraan Mau Dihapus Dedi Mulyadi
- Kolase tim tvOnenews
tvOnenews.com - Tiga berita terpanas yang jadi hot news hari ini, mulai dari viralnya warga Kalimantan Barat (Kalbar) yang meminta bantuan langsung kepada Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda, polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Kalbar, hingga wacana revolusioner penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.
Ketiga isu ini sama-sama menyita perhatian karena menyentuh persoalan yang dekat dengan masyarakat: infrastruktur, pendidikan, dan beban ekonomi warga.
Fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana figur publik dan kebijakan pemerintah kini semakin mudah menjadi sorotan di era digital.
Ketika warga merasa aspirasinya belum cukup terdengar, media sosial berubah menjadi ruang tekanan publik yang sangat efektif. Tak sedikit netizen menilai viral menjadi “jalur cepat” agar persoalan mendapat perhatian lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional.
Di sisi lain, respons masyarakat terhadap ketiga isu ini juga menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap pemimpin dan institusi negara.
Mulai dari harapan terhadap sosok pemimpin yang dianggap responsif seperti Dedi Mulyadi, tuntutan transparansi dalam kompetisi pendidikan nasional, hingga perdebatan soal keadilan sistem pajak kendaraan, semuanya menjadi bahan diskusi hangat sepanjang hari ini.
1. Warga Sintang Viral Minta Tolong Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda
Viralnya video seorang warga Sintang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian besar di media sosial. Dalam video yang diunggah akun @elisabetmurni, seorang perempuan memperlihatkan kondisi jalan rusak yang dipenuhi tanah tebal dan lumpur hingga menyulitkan aktivitas masyarakat.
Alih-alih meminta langsung kepada pemerintah daerahnya, warga tersebut justru memanggil nama Dedi Mulyadi dan Sherly Tjoanda agar turun tangan membantu persoalan infrastruktur di wilayahnya.
“Kang Dedi, Kang Dedi, kadieu, tulungin. Tulung, jalan aing ini Kang Dedi. Aspal khusus kami ini pak,” ujarnya dalam video yang viral pada 14 Mei 2026.
- instagram elisabet murni
Tak hanya itu, ia juga berharap Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda ikut melihat langsung kondisi jalan di Kalimantan Barat.
“Dari kemarin aku hanya minta tolong dengan Pak KDM. Nah hari ini aku minta tolonglah dengan Bu Sherly. Tolonglah Bu Sherly,” katanya.
Fenomena ini memancing reaksi besar dari publik. Banyak netizen merasa ironis karena warga sampai berharap bantuan dari gubernur provinsi lain demi mendapat perhatian terhadap kondisi jalan rusak di daerahnya sendiri.
Kerusakan jalan di Sintang disebut sudah berlangsung cukup lama. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi lumpur licin yang menyulitkan kendaraan melintas, terutama pengendara motor. Kondisi tersebut dianggap menghambat aktivitas ekonomi, distribusi barang, hingga akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Nama Dedi Mulyadi sendiri memang belakangan kerap viral karena dikenal aktif turun langsung ke lapangan dan cepat merespons persoalan warga melalui media sosial. Sementara Sherly Tjoanda mulai mendapat perhatian publik karena aktif dalam berbagai isu sosial dan pemerintahan di Maluku Utara.
Menariknya, setelah video itu ramai diperbincangkan, warga mengaku sempat melihat adanya perbaikan jalan. Meski begitu, ia menilai pengerjaan belum menyeluruh karena masih banyak titik yang dipenuhi tanah tebal.
“Kang Dedi, kadie kang Dedi. Tulungin kang Dedi,” ucapnya lagi dalam unggahan terbaru.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bagaimana media sosial kini menjadi alat tekanan publik yang cukup kuat terhadap pemerintah.
2. MPR Putuskan LCC Kalbar Diulang, Netizen Soroti SMAN 1 Sambas
Polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat juga menjadi salah satu topik paling ramai hari ini. Setelah muncul kontroversi terkait penilaian juri di babak final, MPR RI memutuskan akan menggelar ulang final LCC Kalbar.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memastikan keputusan tersebut diambil demi menjaga objektivitas perlombaan.
- YouTube/MPRGOID
“Lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan diputuskan secepatnya,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers, Rabu (13/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa dewan juri yang bertugas nantinya merupakan juri independen.
“Juri yang akan menjuri dalam lomba tersebut adalah juri independen,” tegasnya.
Di tengah polemik tersebut, SMAN 1 Sambas yang sebelumnya dinyatakan menang atas SMAN 1 Pontianak ikut menjadi sorotan publik. Netizen ramai menyoroti unggahan media sosial sekolah tersebut saat berhasil lolos ke tingkat provinsi.
“Selamat dan sukses kepada murid SMAN 1 Sambas yang telah lolos seleksi LCC 4 Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Kabupaten/Kota dan melaju ke tingkat Provinsi!” tulis akun Instagram @smansa_sambas.
Unggahan itu bahkan menjadi salah satu postingan dengan jumlah likes tertinggi di akun tersebut. Namun setelah polemik memanas, SMAN 1 Sambas diketahui mematikan kolom komentar di seluruh akun media sosialnya.
Berbagai komentar netizen pun bermunculan di platform X. Ada yang menilai pertandingan ulang justru berpotensi memperburuk kondisi mental para peserta.
“MPR seharusnya bukan diulang, tapi dianulir penilaian juri terhadap pertanyaan yang jadi polemik karena jawaban dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas sama persis,” tulis seorang netizen.
Sementara netizen lain memuji sikap SMAN 1 Pontianak yang tetap mendukung SMAN 1 Sambas untuk melaju ke tingkat nasional.
3. Dedi Mulyadi Wacanakan Hapus Pajak Kendaraan
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan setelah melontarkan gagasan menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.
Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Selasa (12/5/2026), Dedi menilai sistem tersebut lebih adil bagi masyarakat.
- Kolase tim tvOnenews
“Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan,” tegas Dedi.
Menurutnya, sistem jalan berbayar nantinya akan mendukung pembangunan infrastruktur berkualitas di Jawa Barat.
Jalan-jalan provinsi direncanakan dilengkapi CCTV, penerangan jalan umum, pos pengamanan terpadu, hingga layanan darurat seperti ambulans dan mobil derek.
Dedi juga menyebut kebijakan tersebut dapat mengedukasi masyarakat agar menggunakan jalan sesuai kebutuhan.
“Sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” tambahnya.
Meski demikian, Dedi menegaskan bahwa wacana tersebut masih sebatas gagasan awal. Saat ini, tim kajian yang melibatkan akademisi dan pakar tengah disiapkan untuk melakukan telaah mendalam.
“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para pakar dan berbagai pihak lainnya. Sekali lagi, ini baru gagasan,” pungkasnya.
Wacana tersebut langsung memicu pro dan kontra di media sosial, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbesar di Indonesia. (udn)
Load more