Dedi Mulyadi Temui Ibu-ibu PKL Cianjur yang Menangis, Langsung Beri Kompensasi Rp10 Juta dan Dibangunkan Rumah
- Kolase tvOnenews.com / Instagram @dedimulyadi71
tvOnenews.com - Ada pemandangan tak biasa di tengah penertiban PKL Ciloto, Puncak, Cianjur, Rabu, 27 Mei 2026. Ibu-ibu pedagang yang semula marah dan menangis tak terima lapaknya dibongkar, berubah haru setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang langsung menemui mereka.
Bukan sekadar berdialog, Dedi Mulyadi langsung menyiapkan kompensasi uang tunai hingga membangunkan rumah bagi pedagang yang tidak punya tempat tinggal.
Dedi Mulyadi bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian memimpin langsung penertiban sekitar 40 kios dan lapak PKL di kawasan Ciloto, Puncak, Cianjur.
Penertiban ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan pedestrian demi menciptakan tata ruang yang lebih rapi sekaligus menata kembali kawasan Puncak sebagai destinasi wisata unggulan Jawa Barat.
Proses penertiban sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah ibu-ibu pedagang, dari yang masih muda hingga yang sudah renta, marah dan menolak pembongkaran karena kios tersebut bukan sekadar tempat berjualan, melainkan satu-satunya tempat tinggal mereka.
Namun pendekatan persuasif Dedi Mulyadi berhasil mencairkan suasana hingga warga secara sukarela mengemasi barang-barang mereka sebelum alat berat bergerak.
Melihat para ibu menangis, Dedi Mulyadi langsung mengambil sikap. Pemerintah memberikan kompensasi uang tunai sebesar Rp10 juta kepada setiap pemilik kios sebagai modal usaha.
Bagi pedagang yang selama ini menjadikan kios sebagai tempat tinggal, pemerintah menyiapkan bantuan biaya kontrak rumah bahkan pembangunan rumah permanen.
Di hadapan Bupati Cianjur, Dedi Mulyadi langsung memberikan instruksi tegas.
"Nanti saya panggil bupatinya ke sini, cariin tanah buat ibu ini di kampung ini, ya 60 meterlah, enggak apa-apa lah untuk satu rumah, nanti kita bangunkan rumah. Kalau dia mau jualan warung, rumahnya ada warungnya, ya gitu maunya ibunya," ucap Dedi kepada Bupati Cianjur.
Dedi Mulyadi juga menegaskan bahwa model penertiban dengan kompensasi seperti ini harus menjadi standar.
"Gimana nanti kalau bupatinya bukan ini, gubernurnya bukan ini, dibongkar tanpa penggantian," ucap Dedi Mulyadi.
"Sekarang kan dibongkar dikasih kompensasi, yang enggak punya dicarikan tanahnya, dibikinkan rumah," tegasnya.
Load more