Cara Cerdas Dedi Mulyadi Selesaikan Nasib Warga Terdampak Pembongkaran di Puncak Ciloto, Beri Kontrakan Setahun

tvOnenews.com - Bukan sekadar membongkar lalu pergi, Dedi Mulyadi justru datang dengan sederet solusi konkret di balik pembongkaran warung-warung di Puncak Ciloto yang sempat menuai kritik, tersimpan rangkaian langkah nyata yang disiapkan Gubernur Jawa Barat itu untuk memastikan tidak ada satu pun warga terdampak yang dibiarkan tanpa jalan keluar.

Kawasan Puncak Ciloto, Cianjur, kini tampak berbeda. Warung-warung yang selama puluhan tahun berdiri di sepanjang jalur tersebut kini telah rata dengan tanah.

Pembongkaran dilakukan secara mendadak saat perayaan Idul Adha atas instruksi Dedi Mulyadi bersama Bupati Cianjur dan Satpol PP. Penertiban ini dilakukan karena seluruh bangunan berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Dampaknya tidak kecil. Banyak pedagang yang sudah berjualan selama puluhan tahun mengaku kaget karena tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka.

Namun di sisi lain, pembongkaran itu membuka kembali pemandangan ke arah Gunung Gede Pangrango dan area perkebunan yang selama ini tertutup oleh deretan warung.

Merespons berbagai kritik yang beredar di media sosial, Dedi Mulyadi angkat bicara dan membeberkan secara rinci langkah-langkah yang telah disiapkan Pemprov Jabar untuk menangani warga terdampak.

Baca Juga

Pesan Mendalam KDM saat ke Papua, Gubernur Jawa Barat itu Terpanah pada Sifat Warga yang Tidak Jauh Beda dengan Warga Jabar

"Kami sampaikan penataan kawasan Cipanas Cianjur, Pemerintah Provinsi melakukan beberapa langkah penyelesaian," ucap Dedi Mulyadi dalam tayang instagram pribadinya (31/5/2026).

Langkah pertama yang ia ungkapkan adalah pemberian kompensasi langsung kepada seluruh pemilik kios tanpa terkecuali.

"Yang pertama, seluruh pemilik kios itu mendapat kompensasi sebesar Rp10 juta per kios," jelas Dedi Mulyadi.

Namun Dedi tidak berhenti di situ. Ia menyadari bahwa sebagian pedagang bukan hanya kehilangan tempat usaha, melainkan juga tempat tinggal mereka satu-satunya.

"Yang kedua, mereka yang tidak punya rumah karena tinggal di kios, kami akan menyiapkan rumah untuk mereka karena mereka merupakan warga miskin yang harus dibantu," lanjutnya.

Sambil menunggu rumah tersebut disiapkan, Pemprov Jabar memastikan warga tidak terlantar dengan menyediakan kontrakan sementara yang seluruh biayanya sudah dibayarkan.

"Selama menyiapkan rumah, mereka sudah mendapat kontrakan baru. Nilai kontrakannya Rp7,2 juta per kepala keluarga per tahun, dan semuanya ada 13 kontrakan, dan kami sudah membayarkannya," ungkap Dedi Mulyadi.

Selain kompensasi dan tempat tinggal, Dedi Mulyadi juga membuka peluang kerja baru bagi warga terdampak yang bersedia menjadi tenaga kebersihan di sepanjang jalur kawasan Puncak, baik di bawah naungan Pemprov Jabar maupun Pemkab Cianjur.

Dedi pun menantang siapa pun yang menyebut tidak ada kompensasi atau solusi untuk menyebutkan nama warga yang belum menerima haknya, agar bisa segera ditindaklanjuti langsung.

Di media sosialnya, Dedi Mulyadi menutup polemik ini dengan pernyataan yang tenang namun penuh keyakinan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya. Yakinlah ini ikhtiar baik untuk menciptakan Jawa Barat yang rapi dan tertata," tulisnya.

(anf)