Dedi Mulyadi Tantang Pengkritik Pembongkaran Puncak Ciloto: Sebutkan Nama yang Tidak Dapat Kompensasi

tvOnenews.com - Di tengah hujan kritik soal pembongkaran warung di Puncak Ciloto, Dedi Mulyadi justru tampil tenang dan balik menantang. Bukan dengan amarah, melainkan dengan data dan bukti nyata yang ia berani pertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Siapa pun yang menyebut tidak ada kompensasi, Gubernur Jawa Barat itu meminta satu hal sederhana: sebutkan namanya.

Kawasan Puncak Ciloto, Cianjur, kini telah rata dengan tanah. Warung-warung liar yang selama puluhan tahun berdiri di atas lahan milik pemerintah dibongkar secara mendadak saat perayaan Idul Adha atas instruksi Dedi Mulyadi bersama Bupati Cianjur dan Satpol PP.

Banyak pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun mengaku kaget karena tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. 

_{Dedi Mulyadi dan Keadaan Warung Puncak Ciloto. (Sumber: Kolase tvOnenews.com / Instagram @dedimulyadi71 / YouTube Kang Rusdi channel)}

Namun pembongkaran itu sekaligus membuka kembali pemandangan ke arah Gunung Gede Pangrango yang selama ini tertutup deretan warung.

Polemik pun bergulir di media sosial. Sejumlah pihak mempertanyakan nasib para pedagang yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal sekaligus. 

Baca Juga

Kabar Baik bagi Warga Jabar! Dedi Mulyadi Umumkan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kini Bisa Diajukan Online

Merespons hal itu, Dedi Mulyadi melalui unggahan Instagram pribadinya pada 31 Mei 2026 menegaskan bahwa Pemprov Jabar sama sekali tidak tinggal diam.

Setiap pemilik kios terdampak menerima kompensasi sebesar Rp10 juta. Bagi warga yang selama ini tinggal di kios dan tidak memiliki rumah, Pemprov Jabar menyiapkan hunian tetap. 

Selama menunggu rumah tersebut selesai, mereka sudah menerima kontrakan senilai Rp7,2 juta per kepala keluarga per tahun dengan total 13 unit yang seluruh biayanya telah dibayarkan oleh pemerintah. 

Warga yang bersedia juga dibuka kesempatan untuk direkrut sebagai tenaga kebersihan di sepanjang jalur kawasan Puncak di bawah naungan Pemprov Jabar dan Pemkab Cianjur.

Setelah merinci seluruh langkah tersebut, Dedi Mulyadi melontarkan tantangan terbuka kepada siapa pun yang masih meragukan realisasi kompensasi itu.

"Untuk itu, bagi siapa pun yang hari ini menyampaikan informasi-informasi yang katanya tidak ada kompensasi, tidak ada solusi, sebutkan nama mereka yang tidak mendapat kompensasi dan sebutkan nama yang tidak mendapatkan solusi," tegas Dedi Mulyadi.