Gara-gara Abu Janda, Gubernur KDM Respons Keras Pernyataan Pelabelan Jawa Barat Disebut Provinsi Barbar

Kendati demikian, KDM memberikan klaimnya terkait kondisi sosial di Provinsi Jawa Barat saat ini. Menurutnya, konflik-konflik serupa jarang terjadi dan situasi wilayahnya semakin kondusif.

Ia meyakini potensi gesekan mengalami penurunan yang sebelumnya selalu menggegerkan publik, kini mudah terkendali sejak dirinya memimpin sebagai orang nomor satu di Jawa Barat.

"Sekarang setelah saya memimpin kan sudah semakin redup. Insya Allah Jawa Barat sebagai provinsi yang selalu terbuka," bebernya.

Dedi Mulyadi Tolak Pernyataan Jawa Barat Provinsi "Barbar"

KDM memberikan sentilan berkelas mengenai keterbukaan di Jawa Barat. Provinsinya dinilai sangat terbuka ketimbang wilayah lainnya.

Dedi Mulyadi pun menepis pelabelan Jawa Barat sebagai provinsi barbar. Cerminan keterbukaan di wilayahnya menunjukkan dari angka mobilitas penduduk yang tinggi.

Baca Juga

Piala Soeratin Jabar 2026 Tak Sekadar Cari Juara, Gabungkan Sepak Bola, Budaya hingga UMKM

Kependudukan semakin tinggi karena banyak yang datang dari berbagai daerah. Kedatangan mereka tidak lain untuk tinggal menetap/sementara dan bekerja.

Mantan anggota DPR RI ini mengatakan, salah satu kekuatan membangun keharmonisan dalam kehidupan sosial melalui keberagaman dari latar belakang masyarakat.

"Gini aja deh, kalau ngomong tentang keterbukaan Jawa Barat, provinsi mana saja yang seterbuka Jawa Barat," sindir dia.

"Jadi tidak ada kalimat barbar bagi Jawa Barat. Buktinya Jawa Barat, semua orang bisa hidup di sini dan nyaman," sambungnya.

Dedi Mulyadi mencontohkan konflik antarsuku di Jawa Barat. hal seperti ini sangat minim untuk menjadi bukti masyarakat lokal selalu mengutamakan kedamaian dan kondusifitas.

"Buktinya Jawa Barat semua orang bisa tinggal di sini dengan nyaman. Pernah tidak di Jabar ada konflik antarsuku? Berarti ucapan itu sebenarnya terpatahhkan dengan kehidupan masyarakat yang harmoni," sebutnya.

Soroti Persoalan Rumah Ibadah

Ia menyoroti rumah ibadah sebagai persoalan sering kali muncul di ruang publik. Pada umumnya, aspek ini menjadi dasar pernilaian bahwa Jawa Barat sebagai provinsi tidak toleran.

Pria berusia 55 tahun ini menegaskan, dialog dan musyawarah sebagai sarana menyelesaikan konflik yang mempersoalkan rumah ibadah.

"Biasanya yang menjadi sorotan itu adalah persoalan konflik rumah ibadah. Tapi, itu saja konfliknya dapat dituntaskan dengan pendekatan yang harmoni, pendekatan yang biasanya ada konflik di lingkungan, dan selama ini selesai," katanya.