Dedi Mulyadi Akui Kesalahan Setelah Wali Murid Ngamuk Gebrak Meja di Disdik Jabar

tvOnenews.com - Dedi Mulyadi angkat bicara soal kekacauan sistem penerimaan murid baru yang memicu gelombang kemarahan wali murid di Jawa Barat. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan secara tegas mengakui bahwa kekisruhan ini bukan kesalahan orangtua, melainkan kesalahan penyelenggara negara. 

Pernyataan Dedi Mulyadi itu disampaikan melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 11 Juni 2026, setelah sebelumnya turun langsung melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.

Wali Murid Ngamuk, Video Viral di TikTok

Kericuhan ini bermula dari unggahan akun TikTok @simidun25 pada 10 Juni 2026, yang memperlihatkan seorang wali murid mengamuk di kantor Disdik Jabar. Video tersebut diunggah dengan keterangan: "Wali murid ngamuk dengan sistem penerimaan sekolah ngalahin masuk PNS, walau KDM datang ke Disdik masih belum kondusif."

Dalam rekaman yang viral itu, tampak seorang wali murid menggebrak meja sambil berteriak lantang.

Baca Juga

Warga Jabar Jangan Cemas soal PCMB, Gubernur Dedi Mulyadi Segera Perbaiki Sistem jadi Lebih Baik

"Saya sudah muak dengan sistem. Saya punya harapan ada perbaikan dari sistem-sistem pendidikan di negara kita, malahan anjlok," teriaknya sambil menggebrak meja.

Wali murid tersebut kemudian meremas botol dan bangkit dari kursi sembari berkata, "Saya cabut anak saya, ayok."

Kejadian itu bukan insiden tunggal. Gelombang kemarahan orangtua murid memuncak setelah banyak dari mereka menggeruduk kantor Disdik Jawa Barat di Jalan Radjiman, Kota Bandung.

Kekacauan dipicu oleh berbagai masalah teknis pada sistem Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026. Para orangtua mengeluhkan kesulitan login, akun yang belum terverifikasi, hingga nilai rapor atau skor prestasi yang mendadak tidak muncul. 

Situasi makin memanas karena petugas helpdesk di kantor Disdik dinilai sangat minim dan tidak memberikan solusi konkret, sementara wali murid sudah antre sejak pagi dan terus dipingpong ke sana kemari.

Salah satu ungkapan wali murid yang ikut viral menyebut sistem penerimaan sekolah negeri saat ini lebih rumit dari seleksi masuk PNS, TNI, maupun Polri.

Kekisruhan yang viral itu membuat Dedi Mulyadi langsung turun tangan melakukan inspeksi mendadak ke Aula Kantor Disdik Jabar untuk menemui massa yang memadati lokasi. Dalam sidak tersebut, Dedi Mulyadi sempat menegur keras tim IT pengembang aplikasi yang dinilai gagap dan tidak mampu menjelaskan akar permasalahan teknis di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berjanji mengevaluasi total sistem aplikasi dan menangani aduan data hilang agar tidak ada calon siswa yang dirugikan. Namun permasalahan tidak langsung mereda.

Dedi Mulyadi Akui Kesalahan Lewat Instagram

_{Dedi Mulyadi Akui Kesalahan Setelah Wali Murid Ngamuk Gebrak Meja di Disdik Jabar. (Sumber: Instagram @dedimulyadi71)}

Keesokan harinya, Rabu 11 Juni 2026, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan lengkap melalui akun Instagram pribadinya. Ia menjelaskan akar persoalan yang membuat para orangtua emosi.

"Ini perjuangan orangtua yang ingin anaknya masuk ke sekolah negeri. Dalam pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke Sekolah Maung, kemudian mendaftar di sekolah tersebut, yang kemudian mengakibatkan anaknya mengalami penurunan ranking di pemetaan, sehingga orangtuanya merasa bahwa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," ucap Dedi Mulyadi.

Dedi juga memaklumi luapan emosi yang ditunjukkan para wali murid.

"Saking cintanya dan sayangnya, sehingga datang ke Dinas Pendidikan kemudian melampiaskan seluruh kekecewaan dan kemarahannya," jelas Dedi Mulyadi.

Meski begitu, ia menyoroti bahwa wali murid yang bersangkutan enggan memberikan data anaknya saat diminta petugas.

"Namun sayangnya, saat dipinta nama dari anaknya dan sekolahnya akan kemana, bapak ini tidak mau menyerahkan. Bilang akan mencabut data, tapi tidak memberikan data. Tapi enggak apa-apa, pemerintah harus bersedia mendapat emosi apapun dari warganya, yang penting bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik," kata Dedi Mulyadi.

Puncaknya, Dedi Mulyadi secara terbuka mengakui bahwa kemarahan wali murid adalah tanggung jawab negara, bukan kesalahan orangtua.

"Dan hari ini, apabila banyak orangtua yang marah anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orangtua, tapi kesalahan kami penyelenggara negara. Karena apa? Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya, sehingga masuk ke sekolah negeri harus mengikuti persaingan," ujar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi juga merespons usulan penggunaan sistem NEM dalam penerimaan murid baru.

"Ada yang berpendapat juga, 'bagaimana kalau sistem NEM?' Saya sepakat. Tetapi ketentuan tentang kelulusan, ketentuan tentang masuk sekolah negeri, semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan yang ditetapkan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa jika diberi kewenangan penuh, ia akan menyederhanakan sistem semaksimal mungkin.

"Kalau diberikan kewenangan, saya akan bikin semudah-mudahnya. Tetapi yang penting hari ini, mari kita sama-sama mendukung anak-anak untuk bisa bersekolah, dan bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta," ujarnya.

Dedi Mulyadi juga memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

"Bagi mereka yang orangtuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin sekolah di sekolah swasta. Hatur nuhun ya," tutup Dedi Mulyadi.

(anf)