Kemendagri Transformasi Layanan Kependudukan Melalui Rebranding Dukcapil, Perkuat Verifikasi Bansos Berbasis IKD

Kolaka, tvOnenews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terus memperkuat transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui program Rebranding Dukcapil. 

Ditjen Dukcapil menggelar kegiatan Re-Branding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertajuk "Urgensi Verifikasi Bantuan Sosial Berbasis Data Kependudukan yang Terintegrasi Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD)" di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Jumat (24/7/2026).

Dalam sambutannya, Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari menegaskan bahwa Rebranding Dukcapil merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang menempatkan data kependudukan sebagai fondasi utama ekosistem pemerintahan digital.

"Data kependudukan merupakan single source of truth yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Melalui Identitas Kependudukan Digital, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara lebih mudah, sekaligus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial," ujar Erliani.

Erliani menjelaskan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat ini tidak lagi sekadar identitas administrasi, tetapi telah berkembang menjadi kunci integrasi berbagai layanan lintas sektor. 

Melalui pemanfaatan IKD, proses verifikasi penerima bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan lebih akurat sehingga mampu meminimalkan kesalahan sasaran maupun duplikasi data.

Baca Juga

Kemendagri Ungkap Akan Kawal Penganggaran Pemda Demi Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali

Menurutnya, implementasi IKD juga menjadi bagian dari pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang tengah dibangun pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data yang valid.

"Keberhasilan digitalisasi layanan membutuhkan kolaborasi. Karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah terus mendorong aktivasi IKD dan memperkuat pemanfaatan data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik yang terintegrasi," katanya.

Sebagai bagian dari Rebranding Dukcapil, kegiatan tersebut juga menghadirkan layanan jemput bola administrasi kependudukan. 

Sehingga masyarakat dapat langsung mengurus berbagai dokumen kependudukan sekaligus memperoleh edukasi mengenai manfaat IKD dalam mendukung pelayanan publik digital.

Sementara, Bupati Kolaka H. Amri mengatakan transformasi pelayanan administrasi kependudukan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung efektivitas berbagai program pemerintah.

"Kami mendukung penuh berbagai inovasi Ditjen Dukcapil, termasuk pengembangan IKD. Pemerintah Kabupaten Kolaka berkomitmen memperkuat kolaborasi agar pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah diakses masyarakat dan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif," ujar Amri.