Ayah Ha Young Angkat Bicara soal Kakek Buyut yang Diduga Pro-Jepang, Knetz Malah Makin Meradang

Dalam konteks sejarah Korea, istilah yang menekankan unsur pemaksaan dianggap lebih tepat oleh sejumlah pihak.

Academy of Korean Studies mencatat bahwa Jepang melakukan aneksasi Korea setelah sebelumnya mengambil berbagai hak dan kewenangan Korea secara bertahap.

Sementara itu, kajian akademik mengenai perjanjian 1910 juga membahas unsur paksaan serta persoalan hukum dalam proses tersebut.

Bahkan, Korea Selatan secara historis menggunakan istilah Gyeongsul Gukchi, atau "Penghinaan Nasional Tahun Gyeongsul", untuk merujuk pada peristiwa 29 Agustus 1910 ketika Korea secara resmi berada di bawah kekuasaan Jepang.

Yonhap News Agency juga melaporkan bahwa sejumlah penelitian dan dokumen mempertanyakan validitas proses hukum perjanjian 1910, termasuk persoalan pada dokumen kerajaan Korea.

Karena itu, pemilihan istilah dalam wawancara Ahn Byeong Mun menjadi sensitif, terutama karena wawancara tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk menjelaskan dan meminta maaf atas kontroversi sejarah keluarga.

Mengapa Isu Ini Sangat Sensitif di Korea Selatan?

Kontroversi mengenai leluhur Ha Young tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pendudukan Jepang di Semenanjung Korea.

Korea berada di bawah kekuasaan kolonial Jepang sejak 1910 hingga 1945. Dalam periode tersebut, muncul kelompok dan individu Korea yang bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dalam berbagai bidang.

Daejeong Sileop Chinmokhoe sendiri didirikan pada 1916, beberapa tahun setelah Korea berada di bawah pemerintahan Jepang. 

ncyclopedia of Korean Culture menyebut organisasi tersebut sebagai organisasi pro-Jepang dan menjelaskan bahwa salah satu kegiatannya berkaitan dengan upaya membuat masyarakat Korea menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan kolonial.

Nama-nama yang terlibat dalam organisasi tersebut juga membuat isu ini semakin sensitif. Catatan sejarah mencantumkan sejumlah tokoh yang kemudian dikenal memiliki hubungan erat dengan pemerintahan kolonial Jepang.

Karena itu, ketika nama seorang tokoh muncul dalam daftar organisasi tersebut, publik Korea cenderung melihatnya bukan hanya sebagai catatan keanggotaan biasa, tetapi sebagai bagian dari pertanyaan yang lebih besar mengenai sikap dan aktivitas seseorang selama masa penjajahan.

Meski begitu, mencatat nama seseorang dalam sebuah organisasi tidak dengan sendirinya menjelaskan seluruh aktivitas atau motif pribadi orang tersebut.