Serius Tekan Angka Pengangguran, Gubernur KDM Heran dari 9.100 Perusahaan di Bekasi Cuma 15 yang Buka Loker
- Antara
Ia menambahkan, uang yang dikeluarkan bertujuuan agar bisa diterima dan mendapatkan pekerjaan. Padahal status kepegawaiannya hanya sebatas tenaga kerja kontrak.
"Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang (mengeluarkan uang) Rp5 juta, ada yang Rp15 juta," imbuhnya.
Situasi seperti ini membuat keluarga mereka justru mempunyai utang. Praktik percaloan tersebut juga memaksa orang tua calon pekerja nekat meminjam uang hanya demi anaknya bisa bekerja di perusahaan di Bekasi.
"Orang tuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti," jelasnya.
Selain itu, KDM juga menyoroti pihak-pihak yang telah menguasai terkait informasi perekrutan perusahaan di kawasan industri. Dampaknya tentu sangat berpengaruh pada warga yang selalu kesulitan mendapat pekerjaan.
Ia mencontohkan, pihak-pihak tersebut kerap memprioritaskan calon pekerja yang bukan dari pribumi. Situasi ini menyebabkan masyarakat setempat terus tergerus ketika ingin bersaing mendapat pekerjaan.
"Yang menguasai calon tenaga kerja lingkungan itu tidak memprioritaskan yang di lingkungan karena yang di lingkungannya enggak punya duit. Dia selalu yang dari luar karena punya duit," sentil dia.
Perusahaan Wajib Terbuka Informasikan Rekrutmen dan Loker
Ia tidak menginginkan angka pengangguran di Jabar terutama masyarakat setempat mengalami peningkatan. Ia pun mendesak perusahaan segera membuka informasi rekrutmen.
Gubernur Jabar tersebut juga meminta pemerintah menyiapkan calon pekerja. Setidaknya pemerintah bisa mengarahkan pencaker yang membutuhkan pekerjaan mengikuti pelatihan sebelum perusahaan membuka perekrutan.
"Kalau informasinya terbuka, maka mereka yang menjadi daftar antrean masuk ke perusahaan itu kita bisa mempersiapkan dulu dalam bentuk pelatihan Prakerja," ucapnya.
Ia memberikan usulan agar adanya kerja sama antara perusahaan dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Hal ini bertujuan pemetaan hal yang dibutuhkan tenaga kerja sejak mereka masih menjadi siswa SMA.
"Ini untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang di sekitar industri yang akan membutuhkan lapangan kerja itu untuk dipersiapkan sejak dini," jelasnya.
Ia juga mendesak kepala daerah tetap harus mengutamakan koordinasi baik dengan camat maupun kepala desa. Tujuannya tidak lekang agar perusahaan semakin lebih terbuka saat membutuhkan tenaga kerja.
Load more