Serius Tekan Angka Pengangguran, Gubernur KDM Heran dari 9.100 Perusahaan di Bekasi Cuma 15 yang Buka Loker
- Antara
Bekasi, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyoroti proses rekrutmen dan lowongan kerja (loker) ribuan perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal ini tak lepas pertumbuhan industri dinilai semakin pesat.
KDM memberikan penilaian pertumbuhan tersebut justru wajib diiringi perusahaan harus terbuka dalam urusan akses kerja. Berdasarkan data BPS Jawa Barat pada 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bekasi mencapai 8,78 persen atau sekitar 145.620 orang.
KDM berpendapat angka tersebut telah masuk kategori tertinggi di antara kabupaten/kota di Jawa Barat. Dari data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, setidaknya ada 9.100 perusahaan skala menengah dan besar di wilayah Kabupaten Bekasi.
Ia menyayangkan informasi rekrutmen ribuan perusahaan masih tertutup dan hanya 15 perusahaan terbuka untuk menginformasikan loker. Situasi ini membuat masyarakat setempat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
"Investasi dalam setiap tahun selalu mengalir deras, kondisi industri bertumbuh dengan cepat, kawasan industri berkembang dengan besar, tetapi rekrutmen terhadap tenaga kerja warga Jawa Barat justru relatif belum sesuai dengan harapan," ujar KDM dalam keterangan tertulisnya dikutip, Jumat (18/9/2026).
KDM Soroti Loker Perusahaan yang Tertutup
- Cepi Kurnia/tvOne
Lebih lanjut, pria bernama Dedi Mulyadi itu mempertanyakan masih banyak perusahaan yang tidak memberikan informasi lowongan secara terbuka. Ia memahami hal tersebut tak dihitung untuk keseluruhan.
Informasi loker yang tertutup, kata dia, langkah ribuan perusahaan tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi justru hanya membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Ia menambahkan, informasi yang tidak dipublikasikan menyebabkan angka pengangguran terus meningkat. Pasalnya, keterbukaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
"Banyak sekali rekrutmen itu dilakukan secara tidak terbuka. Akses warga untuk memperoleh informasi kerja itu tiidak bisa didapatkan," terangnya.
Dedi Mulyadi Soroti Maraknya Calo Rekrutmen Pekerjaan
Mantan Bupati Purwakarta ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi loker. Dedi Mulyadi juga menyoroti maraknya praktik orang-orang yang memposisikan sebagai calo dalam menerima tenaga kerja.
Mantan anggota DPR RI ini kerap menerima laporan dan keluhan dari para pencari kerja (pencaker). Kata dia, calon pekerja mau tak mau harus merogoh kocek uang mereka berjumlah jutaan rupiah.
Ia menambahkan, uang yang dikeluarkan bertujuuan agar bisa diterima dan mendapatkan pekerjaan. Padahal status kepegawaiannya hanya sebatas tenaga kerja kontrak.
"Ada tenaga kerja kontrak itu ada yang (mengeluarkan uang) Rp5 juta, ada yang Rp15 juta," imbuhnya.
Situasi seperti ini membuat keluarga mereka justru mempunyai utang. Praktik percaloan tersebut juga memaksa orang tua calon pekerja nekat meminjam uang hanya demi anaknya bisa bekerja di perusahaan di Bekasi.
"Orang tuanya itu pinjam uang ke rentenir untuk anaknya suap masuk kerja. Setelah itu dapat kerjanya kontrak. Setahun diberhentikan, kontraknya diputus, utangnya belum lunas, kerjanya berhenti," jelasnya.
Selain itu, KDM juga menyoroti pihak-pihak yang telah menguasai terkait informasi perekrutan perusahaan di kawasan industri. Dampaknya tentu sangat berpengaruh pada warga yang selalu kesulitan mendapat pekerjaan.
Ia mencontohkan, pihak-pihak tersebut kerap memprioritaskan calon pekerja yang bukan dari pribumi. Situasi ini menyebabkan masyarakat setempat terus tergerus ketika ingin bersaing mendapat pekerjaan.
"Yang menguasai calon tenaga kerja lingkungan itu tidak memprioritaskan yang di lingkungan karena yang di lingkungannya enggak punya duit. Dia selalu yang dari luar karena punya duit," sentil dia.
Perusahaan Wajib Terbuka Informasikan Rekrutmen dan Loker
Ia tidak menginginkan angka pengangguran di Jabar terutama masyarakat setempat mengalami peningkatan. Ia pun mendesak perusahaan segera membuka informasi rekrutmen.
Gubernur Jabar tersebut juga meminta pemerintah menyiapkan calon pekerja. Setidaknya pemerintah bisa mengarahkan pencaker yang membutuhkan pekerjaan mengikuti pelatihan sebelum perusahaan membuka perekrutan.
"Kalau informasinya terbuka, maka mereka yang menjadi daftar antrean masuk ke perusahaan itu kita bisa mempersiapkan dulu dalam bentuk pelatihan Prakerja," ucapnya.
Ia memberikan usulan agar adanya kerja sama antara perusahaan dan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Hal ini bertujuan pemetaan hal yang dibutuhkan tenaga kerja sejak mereka masih menjadi siswa SMA.
"Ini untuk mengidentifikasi anak-anak sekolah yang di sekitar industri yang akan membutuhkan lapangan kerja itu untuk dipersiapkan sejak dini," jelasnya.
Ia juga mendesak kepala daerah tetap harus mengutamakan koordinasi baik dengan camat maupun kepala desa. Tujuannya tidak lekang agar perusahaan semakin lebih terbuka saat membutuhkan tenaga kerja.
"Dari 9.100 perusahaan yang terbuka cuma 15 saja. Setiap minggu lumayan tuh siapa tahu kalau dengan bupati nanti mengarahkan camat, lurah, perusahaan-perusahaannya terbuka," bebernya.
Layanan Live Bursa Kerja Jadi Solusi
Dedi Mulyadi kembali berbicara terkait layanan live Bursa Kerja. Setidaknya hal ini akan berlangsung setiap Rabu melalui akun TikTok pribadinya.
Dedi Mulyadi berharap layanan tersebut bisa menjadi solusi dan langkah awal membantu pencari kerja lokal sesuai kebutuhan industri di wilayahnya. Solusi ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Bekasi, tetapi juga akan berlangsung di Jawa Barat.
"Sekarang nanti geser lagi kabupaten lain. Setelah itu nanti live job ini tenaga kerja ini dilakukan seminggu sekali oleh bupati," tukasnya.
(hap)
Load more