Ustaz Adi Hidayat Puji Menlu Retno Marsudi: Kita Memiliki Menteri Luar Negeri yang Sangat Luar Biasa

“Karena waktu yang dibutuhkan untuk melahirkan satu kesimpulan hukum kurang lebih 6 bulan setelah dengar pendapat atau dengar masukan yang disampaikan perwakilan dari 52 negara,” jelasnya.

Ustaz Adi Hidayat Puji Menlu Retno Marsudi, Apa Penyebabnya? Ternyata Karena Ini…(sumber: ANTARA)

Sebagai informasi, Menlu Retno Marsudi mewakili Indonesia terus menyuarakan dukugannya kepada Palestina.

Pada Jumat (23/2/2024). di Mahkamah Internasional (ICJ), di Den Haag, Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa pemenuhan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri adalah kewajiban yang berlaku untuk semua (erga omnes obligation).

“Dukungan atau pengakuan apa pun terhadap kebijakan atau praktik Israel yang menghalangi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri adalah tindakan yang melanggar hukum,” kata Retno saat berbicara yang dipantau secara daring dari Jakarta.

Retno melanjutkan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina merupakan akibat dari penggunaan kekuatan yang tidak dapat dibenarkan.

Baca Juga

Lensa Berbicara: 57 Tahun Tragedi Pembakaran Al-Aqsa, Aqsa Working Group Gelar Aksi di Jakarta

“Oleh karena itu, pendudukan tersebut sejak awal harusnya melanggar hukum dan terus demikian. Penggunaan kekuatan oleh Israel tidak dapat dibenarkan dengan dalih membela diri,” kata Retno.

Dia juga mengatakan bahwa Israel melakukan aneksasi ilegal terhadap Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory/OPT).

“Berdasarkan hukum, Israel dalam keadaan apapun tidak boleh mencaplok bagian mana pun dari Wilayah Pendudukan,” ujar Retno.

Tidak berhenti sampai di sana, kata Menlu Retno lagi, Israel juga telah menyatakan bahwa Yerusalem adalah “ibu kota abadi Israel yang tidak terbagi”, menambahkan bahwa tindakan itu tidak hanya melanggar hukum tetapi juga sangat merugikan prospek solusi dua negara.

Selain itu, kebijakan Israel dalam memindahkan penduduknya bertentangan dengan aturan dasar Hukum Humaniter Internasional, dan juga jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat di mana Israel menjadi negara pihaknya.

Menlu mengatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan ketidakpedulian Israel terhadap hukum internasional dan juga menunjukkan niat untuk menjadikan situasi yang ada tidak dapat diubah.

Dia juga mengatakan bahwa Israel telah memperkuat pendudukannya yang berkepanjangan dengan memberlakukan perintah militer terhadap penduduk Palestina yang tidak diterapkan pada pemukim Yahudi Israel.