Jangan Hanya Selama Ramadhan, Gencatan Senjata Permanen di Palestina Harus Terus Didorong

Jakarta, tvOnenews.com - Dunia dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus berani menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, Palestina.

Gencatan senjata permanan saat ini harus diserukan secara tegas agar masyarakat Palestina tidak terus-terusan hidup menderita di tanahnya sendiri.

Pakar sekaligus akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Virtuous Setyaka menilai, solusi gencatan senjata di Palestina ini mestinya diserukan lebih awal oleh PBB.

"Solusi gencatan senjata itu seharusnya lebih awal dilakukan oleh PBB," kata Virtuous menjelaskan, dikutip Jumat (29/3/2024).

Meskipun demikian, terkait resolusi PBB yang memutuskan gencatan senjata di Jalur Gaza selama Ramadhan, Virtuous menilai langkah itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali dilakukan.

Hanya saja, untuk jangka panjang dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan Virtuous berpandangan negara-negara di dunia terutama Dewan Keamanan PBB harus berani menyuarakan dan mendorong gencatan senjata secara permanen di Tanah Palestina.

Baca Juga

Transformasi Industri Hijau Dorong Kebutuhan Talenta Baru, Petrokimia Gresik Bawa Isu ke Forum PBB

Sebab, apabila gencatan senjata hanya dilakukan selama Ramadhan saja maka setelah itu Israel bisa langsung memerangi rakyat Palestina. Oleh karena itu, dunia harus lebih berani menyelawatkan nyawa rakyat Palestina dari agresi Zionis Israel.

Kendati demikian dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional Unand itu menilai sikap 14 negara yang memutuskan gencatan senjata sebagai jalan diplomasi untuk menghentikan kekejaman Israel.

"Tapi, yang jelas ini bukan skenario terbaik bagi PBB dan kita inginkan. Sebab, yang kita inginkan adalah gencatan senjata permanen," ujar dia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berharap isi dari resolusi gencatan senjata di Gaza, Palestina yang telah disahkan Dewan Keamanan PBB dapat dijalankan secara utuh oleh seluruh pihak yang berkaitan di dalamnya.

"Harapan kita (Indonesia) adalah dengan adanya resolusi ini implementasinya juga dapat dijalankan," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (ant/iwh)