Ternyata Ini yang Mau Dibangun oleh NU dan Muhammadiyah dari Hasil Kelola Tambang

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah sepakat menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola tambang.

Keputusan ini membuat beberapa pihak kaget. 

Hal ini karena keduanya adalah ormas terbesar dan kedua yang dianggap sebagai paku bangsa Indonesia.

Sementara tambang, selama ini dianggap bisnis yang membahayakan, baik bagi yang menjalaninya dan terutama bagi kerusakan lingkungan.

Lalu apa yang menjadi dasar dari NU dan Muhammadiyah dalam menerima izin usaha pertambangan (IUP)?

PBNU Akan Gunakan Hasil Tambang untuk Ini…

Baca Juga

Ramai Desakan Label Non-Halal pada Rokok dan Vape, Indonesia Halal Watch Angkat Bicara Soal Kedaulatan Konsumen

Ternyata Ini yang Mau Dibangun oleh NU dan Muhammadiyah dari Hasil Kelola Tambang (Sumber: PBNU)

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menegaskan, PBNU masih tetap memegang kaidah dan menjadikan organisasi Islam (ormas) yang profesional saat mengelola tambang dari pemberian pemerintah.

"NU akan menyelenggarakan dan melakukan penambangan ini dengan secara halal, mengikuti seluruh aturan, mengikuti yang profesional," jelasnya saat ditemui oleh tim tvOnenews.com usai acara Grand Syekh Al Azhar di  di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Rabu (10/7/2024).

Kemudian, Gus Ulil memaparkan alasan PBNU melakukan proses pengajuan IUP karena pemerintah mencari penggerak baru untuk konsesi tambang melibatkan ormas di Indonesia.

"PBNU seperti Anda tahu kita menerima tawaran pemerintah untuk melakukan menerima konsesi tambang dari pemerintahan Jokowi," terang Gus Ulil.

"Perlu saya tegaskan bahwa konsesi tambang ini bukan pemerintahan ormas, ini langkah afirmatif dari pemerintah," lanjutnya.

Ia menyebut pemerintah ingin tambang dikelola dilakukan oleh seluruh kelompok agar tidak hanya dialihkan ke suatu kelompok tertentu.

Gus Ulil mengingatkan, bahwa IUP bukanlah diminta, namun pemerintah yang menawari.

"Kita tidak minta, kita diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah selama ini bahwa tambang selama ini dikuasai kelompok tertentu, sekarang pemerintah tindak pengelolaan tambang lebih merata," tandasnya.

Maka, ia mengatakan tawaran IUP dari pemerintah menjadi salah satu cara halal demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia ke depannya dari kemajuan pengelolaan tambang oleh PBNU.