Soal Kemenag Bagi Rata Kuota Haji Tambahan, Pansus DPR Sebut Seharusnya Prioritaskan ini

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI Wisnu Wijaya menyayangkan Kementerian Agama (Kemenag) membagikan rata kuota haji tambahan kepada jemaah reguler sebanyak 50 persen dan jemaah khusus 50 persen.

Wisnu menyebutkan pembagian rata kuota haji tambahan tidak sesuai dengan tujuan DPR dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sejak 6 November 2023 dalam Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, ketika kami mendapat informasi awal terkait kuota tambahan ini, meski belum ada kepastian jumlahnya. DPR telah menekankan agar kuota haji tambahan ini diprioritaskan buat lansia reguler," ujar Wisnu dikutip, Minggu (25/8/2024).

Anggota Pansus Haji itu menyampaikan tujuan DPR mempersoalkan pembagian kuota haji tambahan untuk mengurangi masa antre yang panjang.

"Spirit kami, Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, saat itu adalah bagaimana kuota tambahan ini betul-betul bisa mengurangi panjangnya waktu antrean bagi jamaah," tuturnya.

Baca Juga

KPK Ungkap Progres Kasus Kuota Haji Disampaikan Pada Senin 30 Maret

Ia memaparkan Presiden Jokowi memperhatikan massa antrean yang panjang untuk bisa pergi ibadah haji.

Ia menuturkan bahwa, Presiden Jokowi menghubungi Perdana Menteri Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS).

Ia menyebutkan MBS dilobi agar bisa mendapatkan kuota tambahan guna memperpendek jemaah reguler tidak menunggu massa antrean haji yang sangat lama.

"Tujuan Presiden melobi langsung ini sejatinya untuk memperpendek lamanya antrean jemaah haji Indonesia yang bisa mencapai 47 tahun. Lewat kuota tambahan ini," jelasnya.

"Namun, yang dilakukan oleh Kemenag justru bertolak belakang dengan niat baik Presiden sehingga patut disesalkan," tandasnya.

(ant/hap)