GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Bukan Cuma Bayar Ganti Rugi Investasi Batu Bara, Ini Sederet Kasus Ustaz Yusuf Mansur soal Kontroversi Bisnisnya

Ustaz Yusuf Mansur menjadi sorotan atas kekalahan gugatan investasi batu bara di Pengadilan Negeri (PN) Bogor menambah deretan kasus kontroversi bisnisnya.
Jumat, 27 September 2024 - 22:05 WIB
Sosok Ustaz Yusuf Mansur
Sumber :
  • Instagram/@yusufmansurnew

Jakarta, tvOnenews.com - Ustaz Yusuf Mansur dan rekan-rekannya menjadi sorotan atas kekalahan gugatan investasi batu bara.

Ustaz Yusuf Mansur mengalami kalah gugatan soal investasi batu bara di Pengadilan Negeri (PN) Bogor.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ustaz Yusuf Mansur harus membayar ganti rugi sebesar Rp,075 miliar kepada salah satu investor menjadi penggugat, Ilis Siti Rohmah atass putusan majelis hakim.

Informasi Ustaz Yusuf Mansur wajib bayar ganti rugi investor batu bara berdasarkan penyampaian putusan majelis hakim dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Bogor diterbitkan secara e-court pada 8 September 2024 lalu.

Ustaz Yusuf Mansur berdasarkan putusan majelis hakim terbukti telah mencoba wanprestasi perjanjian investasi proyek batu bara.


Sosok Ustaz Yusuf Mansur. (Kolase Tim tvOnenews)

Ustaz Yusuf Mansur mengingkari janjinya terhadap investasi tersebut di PT Adi Partner Perkasa.

"Menghukum Tergugat I, II, III, IV, dan V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp5.075.000.000 (Rp5 miliar)." demikian bunyi putusan majelis hakim dikutip tvOnenews.com, Jumat (27/9/2024).

Selain wanprestasi investasi proyek batu bara, Ustaz Yusuf Mansur memiliki sederet kontroversi bisnis yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Lantas, apa saja sederet kontroversi bisnis Ustaz Yusuf Mansur selain investasi proyek batu bara? Mari simak daftarnya di sini.

1. Cabut Izin PT Paytren Aset Manajemen

Sebelumnya, Ustaz Yusuf Mansur menjadi sorotan publik lantaran adanya berita Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin bisnisnya, PT Paytren Aset Manajemen (PAM).

OJK mencabut izin usaha PT PAM milik Ustaz Yusuf Mansur terjadi pada 8 Mei 2024.

OJK memiliki alasan mencabut izin PT PAM lantaran terbukti melanggar usaha dalam sektor pasar modal dan tidak mempunyai pegawai.

Meski demikian, Yusuf Mansur memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin usaha PT PAM.

"Enggak apa-apa, semoga jadi ibadah dan amal saleh dan jadi jariyah. Gimana niat, kan niat sudah dicatat Allah. Pengen memajukan ekonomi umat, ekonomi syariah," ujar Yusuf Mansur dikutip tvOnenews.com dari VIVA Bisnis, Jumat (27/9/2024).

2. Wanprestasi Investasi dan Apartemen dari Dana Patungan Jemaah

Ustaz Yusuf Mansur pernah menjalani bisnis investasi properti dan dananya bernama Patungan Usaha (PU).

Hal itu bertujuan untuk meyakini investor meraup keuntungan dengan nilai maksimal delapan persen setiap tahun dari bisnis investasi yang diinisasi YM pada 2013.

Sayangnya Yusuf Mansur mendapat tuntutan perdata atas tuduhan dirinya menggelapkan dana investor pada 2020.

tvonenews

3. Program Tabungan Tanah yang Diwanprestasi

Ustaz Yusuf Mansur kembali mendapat sasaran para investor program Tabungan Tanah yang mengamuk untuk mendapat kejelasan hasilnya pada akhir 2021.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia harus menghadapi dua tuntutan hukum yang pertama nomor 1366/Pdt.G/2021/PN Tng dan gugatan kedua terdaftar dengan nomor 1391/Pdt.G/2021/PN Tng atas perbuatan melanggar hukum.

(hap)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT