Ini Capaian-capaian BPJPH yang Jadi Bagian Legasi Terbaik Kemenag

"Kalau LPH-nya sedikit dan lokasinya jauh, tentu konsekuensi proses sertifikasi halal menjadi lebih mahal dan lebih lama. Itulah kenapa kami terus mempercepat asesmen LPH dan mendorong berdiri lebih banyak LPH dan tersebar di seluruh wilayah," jelasnya.

Menurutnya, upaya perbanyakan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) ini membuahkan hasil sangat signifikan. 

Setidaknya saat ini telah berdiri 269 LP3H yang tersebar di seluruh provinsi. 

Sementara untuk memperkuat SDM ekosistem JPH, BPJPH juga terus mendorong berdirinya lebih banyak Lembaga Pelatihan JPH, di mana saat ini telah ada 18 lembaga. 

“Percepatan ini berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Tercatat 120 ribu lebih orang berperan sebagai SDM yang terlibat langsung dalam proses bisnis layanan sertifikasi halal, baik itu sebagai auditor halal, penyelia halal, pendamping Proses Produksi Halal (PPH), juru sembelih halal, dan sebagainya,” jelasnya. 

Sementara untuk P3H sendiri saat ini telah ada sebanyak 107.566 orang. 

Baca Juga

MUI Tak Diam, Gencarkan Komunikasi dengan Pemerintah Demi Perjuangkan Pemberlakuan Wajib Sertifikat Halal

Aqil juga mengatakan, penerapan layanan sertifikasi halal berbasis digital melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) juga terus dikembangkan dengan penggunaan artificial intelligent (AI) dan blokchain dalam sistem pendaftaran sertifikasi halal. 

“Selain menghadirkan kemudahan, digitalisasi sistem Sihalal juga sangat mendukung dan memudahkan inovasi dan pengembangan ekosistem halal yang memenuhi prinsip traceability,” katanya. 

Kata Aqil, terhitung sejak 2019 hingga 2024, tercatat layanan sertifikasi halal BPJPH menghasilkan 5.302.257 produk bersertifikat halal. 

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.365.892 produk bersertifikat itu melalui skema self declare,” jelasnya. 

Sementara berdasarkan hasil survei layanan, Aqil mengatakan, Indeks survei kepuasan layanan BPJPH yang dilaksanakan oleh BRIN meningkat setiap tahunnya, mulai 84,46 (2021), 88,1 (2022), 85,56 (2023), dan 89,12 (2024). 

“Tahun 2023 lalu, Indonesia berhasil masuk 3 besar pada the Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang dirilis DinarStandard Desember 2023 lalu, naik satu peringkat dari tahun 2022,” ujarnya. 

Sedangkan sektor halal food Indonesia naik dari peringkat 4 di tahun 2020-2021 menjadi peringkat 2 pada tahun 2022-2023.

Hasil positif tersebut menurut Aqil, tidak terlepas dari berbagai upaya strategis BPJPH dalam penguatan ekosistem halal.