Soal Pengelolaan Dana Haji 2025, BPKH Gencarkan Komitmen Penerapan Tata Kelola Lembaga dengan Baik

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Acep Riana Jayaprawira menyampaikan pihaknya membuat komitmen tata pengelolaan dana haji 2025 sebaik mungkin.

"Dana haji merupakan amanah umat yang harus dikelola dengan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan," ungkap Acep Riana dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Ia menyampaikan komitmen BPKH soal pengelolaan dana haji 2025 saat menghadiri seminar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Acara ini mengandung tajuk "Menuju Pengelolaan Keuangan Haji Bebas Korupsi: Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan Dana Haji" digelar di Jakarta.

Tata kelola lembaga yang baik atau good corporate governance, kata Acep, sebagai upaya BPKH mencegah tindakan korupsi dalam pengelolaan dana haji 2025.

Pencegahan kasus korupsi memunculkan komitmen yang dibentuk oleh BPKH sebagaimana tertuang pada tanggung jawabnya dalam UU Nomor: 34 Tahun 2014.

Sumber :

• Antara

Baca Juga

Staf Khusus Yaqut Didakwa Perkaya Diri 5,2 Juta Dolar AS dan Rp330 Juta dari Kasus Korupsi Kuota Haji

Ia menuturkan komitmen BPKH benar-benar serius memperhatikan sekaligus melakukan pengelolaan dana haji menggunakan beberapa prinsip.

Prinsip mengatur dana haji ini menggunakan sistem syariah, hati-hati dan menerapkan asas nirlaba hingga memberikan manfaat.

"Seminar ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang korupsi, benturan kepentingan, dan gratifikasi di lingkungan BPKH serta para mitra," terang dia.

Sementara, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi turut menyampaikan pendapatnya modus korupsi yang terjadi terletak pada gratifikasi.

Dalam gratifikasi ini, kata Kumbul, telah memunculkan sebanyak 1.038 kasus korupsi terhitung 63 persen dari total keseluruhan dalam data 2004 sampai September 2024.

Integritas dan konsistensi menerapkan tata kelola dilakukan sebuah organisasi menjadi faktor penting guna tidak terjadi praktik korupsi.

"Praktik korupsi tidak hanya mengancam individu, tetapi juga lembaga. Penanaman nilai integritas sejak dini juga harus menjadi perhatian bersama," tandas Kumbul.

(ant/hap)