Zakat Diusulkan Biayai Makan Bergizi Gratis, Waketum MUI Sarankan Ini

“Apalagi konstitusi kita dalam pasal 33 UUD 1945 sudah jelas-jelas menyatakan bumi air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” sambungnya.

Maka menurutnya, untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak  yang ada,  terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

“Apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumberdaya alam tersebut bagi  ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tambahnya Anwar Abbas.

Maka untuk itu Anwar Abbas berharap,  pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha.

“Agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” tukasnya.

Baca Juga

Dampak Program Prioritas MBG Diklaim Telah Memicu Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Anwar Abbas, jika ini bisa dilakukan maka  hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh  pemerintah  akan meningkat dengan tajam.

“Sehingga banyak program bisa dibiayai dansalah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” tutupnya. (put)