Zakat Diusulkan Biayai Makan Bergizi Gratis, Waketum MUI Sarankan Ini

Jakarta, tvOnenews.com -  Wakil Ketua Majelis Ulama (MUI) Anwar Abbas menyoroti perihal usulan zakat digunakan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut dilontarkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Najamuddin, karena mengingat terbatasnya dana yang tersedia untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Maka ia mengusulkan supaya pemerintah mencari sumber dana alternatif. Adapun salah satu sumber dana yang bisa dipertimbangkan untuk itu menurut ketua DPD RI tersebut adalah dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). 

Mengenai hal ini, Anwar Abbas mengingatkan bahwa jika diambil dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat diantara para ulama.

“Kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” ucap Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima tvOnenews.com di Jakarta pada Rabu (15/1/2025).

Namun menurut Anwar Abbas, jika dana itu untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat.

Baca Juga

BGN Usul Kampus Punya SPPG Sendiri, Mahasiswa Bisa Kelola Sawah dan Ternak Demi Dukung MBG

“Kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah karena ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat,” tandasnya.

Hal ini karena dalam hukum Islam, yang boleh menerima dana zakat adalah hanya ashnaf yang delapan yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah. 

“Tetapi menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu,” saran Anwar Abbas.

Maksud Anwar Abbas tak lain agar MBG dilakukan  sesuai dengan  dana yang ada. 

“Tahun depan jika anggaran sudah ada  baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” ungkapnya. 

Namun Anwar Abbas merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana. Mengingat negara Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang luar biasa.

“Tapi bagi saya terasa aneh jika pemerintah tidak punya dana karena bukankah negara kita kaya dengan sumber daya alam,” ujarnya.

“Apalagi konstitusi kita dalam pasal 33 UUD 1945 sudah jelas-jelas menyatakan bumi air dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” sambungnya.

Maka menurutnya, untuk itu sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak  yang ada,  terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam tersebut.

“Apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut dan lain-lain,” ungkapnya.

“Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumberdaya alam tersebut bagi  ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tambahnya Anwar Abbas.

Maka untuk itu Anwar Abbas berharap,  pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha.

“Agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” tukasnya.

Menurut Anwar Abbas, jika ini bisa dilakukan maka  hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh  pemerintah  akan meningkat dengan tajam.

“Sehingga banyak program bisa dibiayai dansalah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” tutupnya. (put)