Kritik Muhammadiyah untuk Pers Indonesia: Pemberitaan Harus Tetap Berimbang!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemberitaan pers harus berimbang serta mencerdaskan bangsa dan menjaga keharmonisan demokrasi Indonesia. Demikian benang merah pendapat Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir untuk memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2025.

Dalam refleksi Haedar, pers nasional saat ini harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan komprehensif. Tugasnya bukan semata-mata fungsi kontrol sosial, melainkan juga edukasi dan menyajikan informasi yang objektif, adil, mencerahkan, dan mencerdaskan bangsa.

Kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan sekaligus menjauhi hoaks, provokasi, menebar kebencian dan permusuhan, serta hal-hal yang meluruhkan martabat, kebaikan, dan persatuan bangsa harus tetap dijunjung tinggi meski kini media ada di masa kebebasan. 

"Asas cover both side mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik," kata Haedar dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu

Kedua, pers nasional dalam usaha mencerdaskan bangsa diharapkan memberikan edukasi yang objektif, berbasis pengetahuan, dan memberi kesempatan kepada seluruh warga untuk menyerap informasi secara demokratis.

"Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik di hadapan rakyat," ujarnya.

Ia mengemukakan bahwa rakyat berhak untuk memilah dan memilih informasi yang penyajiannya secara objektif, berimbang, dan demokratis.

"Hindari pencampuradukan fakta dan opini, lebih-lebih yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang. Hargai pilihan-pilihan baik kelompok-kelompok masyarakat secara bermartabat tanpa dihakimi sepihak sebagai wujud menghargai prinsip demokrasi," tegas Haedar.

Ketiga, pers nasional sebagai pilar demokrasi diharapkan tetap menjadi penjaga demokrasi dan berperan aktif dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Selain tetap konstruktif dan kritis dalam menyikapi kebijakan-kebijakan negara, diharapkan pers nasional ikut menciptakan budaya demokrasi yang moderat serta berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila,aAgama, dan kebudayaan bangsa.

"Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya Pasal 4, yakni 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutur Haedar.