Netanyahu Mau Uji Coba Relokasi 100 Warga Gaza ke Indonesia, Ketua PP Muhammadiyah: Indonesia Harus Tega Menolak!

tvOnenews.com - Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengingatkan agar pemerintah Indonesia menolak rencana Israel memindahkan 100 warga Gaza ke Tanah Air.

“Indonesia harus menolak dengan tegas rencana Netanyahu untuk melakukan uji coba pemindahan 100 warga Gaza ke indonesia,” tandas Anwar Abbas dalam keterangan yang diterima oleh tvOnenews.com di Jakarta pada Sabtu (29/3/2025). 

Anwar Abbas menilai hal ini karena warga Palestina tidak memiliki kesalahan karena daerah yang ditinggali merupakan Tanah Air mereka.

“Atas alasan apa netanyahu akan memindahkan mereka. Tidak ada kesalahan yang dibuat oleh rakyat Gaza. Rakyat gaza melakukan perlawanan karena tanah dan hak-hak mereka dirampas oleh Israel,” jelasnya. 

Menurutnya, tidak ada warga Palestina harus dipindahkan, meski dengan dalih alasan perikemanusiaan dan perikeadilan sekalipun.

“Jika itu dasarnya jelas salah besar karena yang telah melanggar nilai-nilai  perikemanusiaan dan perikeadilan tersebut adalah Israel sendiri karena mereka telah mencaplok dan menjajah  tanah rakyat Palestina,” tegas Anwar Abbas. 

Baca Juga

Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo Dinilai Kokohkan Integritas dan Kedaulatan Bangsa

Maka satu-satunya solusi hanyalah Israel yang keluar dari Tanah Palestina.

“Oleh karena itu bagi kebaikan rakyat gaza dan palestina yang semestinya dilakukan adalah  Israel harus keluar tanpa syarat dari wilayah Palestina,” tuturnya.

“Tidak boleh barang sejengkalpun tanah rakyat Palestina mereka duduki. Ini penting dilakukan agar rakyat Palestina termasuk rakyat gaza tentunya dapat hidup dengan tenang di tanah air dan di tanah tumpah darah merek,” tutup Anwar Abbas.

Sebagaimana diketahui, setelah beberapa minggu gencatan senjata sementara, rezim Zionis kembali meluncurkan gelombang baru serangan.

Bahkan di bulan Ramadhan ini, dalam satu hari saja, sekitar 300 orang menjadi syahid. Serangan-serangan ini terus berlanjut setiap harinya hingga sekarang.

Tak hanya itu,  militer Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi bagi warga Palestina di Gaza utara, perintah ini yang dipandang sebagai bentuk hukuman kolektif terhadap warga sipil Palestina.

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), perintah evakuasi Israel kini mencakup sekitar 14 persen Jalur Gaza.

“Kemarin, otoritas Israel juga mengeluarkan perintah evakuasi baru di Rafah, mencakup sekitar 2 persen wilayah dan memengaruhi lima lingkungan,” kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

“Dengan arahan terbaru ini, total area yang diperintahkan untuk dievakuasi dalam sepekan terakhir mencakup sekitar 14 persen dari Jalur Gaza, ditambah dengan zona 'terlarang' yang luas di sepanjang perbatasan dan koridor Netzarim,” tambahnya.

Mengutip Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), Dujarric mengatakan sedikitnya 124.000 orang telah menjadi pengungsi baru dengan banyak yang mengungsi dengan berjalan kaki menuju wilayah Mawasi.

“Sejumlah besar orang dilaporkan mencari perlindungan di rumah sakit,” kata Dujarric.

Situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk.

“Sembilan puluh persen orang yang disurvei dalam beberapa minggu terakhir tidak memiliki akses yang cukup ke air bersih dengan responden tidak bisa mencuci tangan selama beberapa hari,” ujarnya.

Tentara Israel melancarkan kampanye udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan sedikitnya 730 orang dan melukai hampir 1.200 lainnya meskipun ada kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan yang berlaku sejak Januari.

Lebih dari 50.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.200 orang terluka dalam serangan militer brutal Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. (ant/put)