Buya Yahya Ikut Soroti Usulan Kontroversi Dedi Mulyadi soal Vasektomi Jadi Syarat Terima Bansos, Singgung Peran Pemimpin

Dedi Mulyadi menganggap vasektomi menjadi solusi para keluarga prasejahtera harus melakhirkan dengan cara operasi caesar, sehingga mengeluarkan biaya sekisar Rp25 juta.

"Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat diperhatikan, ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C," paparnya.

Sejumlah pihak menganggap kebijakan tersebut sangat janggal. Jika merujuk pada beberapa fatwa ulama bahwa, vasektomi dinilai haram dalam syariat agama Islam.

"Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat, baik itu saya dukung atau tidak saya dukung. Jika ada sesuatu yang tidak baik, memang setiap pemimpin punya ijtihad tapi ternyata ada yang lebih ahli lagi, siap dong menerima kritik," bebernya.

Soal kesejahteraan rakyat, Buya Yahya mendukung jika kebijakan tersebut benar-benar bermanfaat, walaupun mendapat pertentangan terhadap pengusulan vasektomi menjadi penerima bansos.

"Maka perlu kita sanjung dong tentang sisi ini. Adapun sisi kesalahan yang lainnya dan memang bukan malaikat. Kami yakin kalau orang ingin membuat kebaikan perubahan sesungguhnya akan mudah diingatkan. Hanya mungkin belum sampai atau belum ada yang mengingatkan dan sebagainya," tuturnya.

Baca Juga

Jangan Sampai Salah Paham, Ini Arti Desil 1–10 dan Cara Cek Status Bansos Pakai NIK KTP

Buya Yahya menegaskan bahwa, perbedaan pandangan politik sangat rentan mengacaukan kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar seluruh pihak saling gotong royong.

"Jadi tolong kami ingin membangun cara hidup bukan saja dengan gubernur, bupati pun juga bahkan dengan presiden pun. Jangan sampai perbedaan pandangan politik saja langsung jadi musuh, kita ini satu bangsa," tandasnya.

(hap)