Erick Thohir Ultimatum Cabor yang Terlibat Konflik Dualisme: Januari 2026 Pemerintah Siap Turun Tangan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, melakukan pertemuan khusus dengan Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, pada Kamis (4/12/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung cukup intens dan membahas berbagai persoalan yang selama ini dianggap menghambat tata kelola olahraga nasional.

‎Dalam diskusi tersebut, isu dualisme kepengurusan cabang olahraga kembali menjadi sorotan utama.

Sumber :

• tvOnenews/Ilham Giovani

Erick menilai masalah itu sudah terlalu lama dibiarkan dan berdampak pada pembinaan atlet di tingkat nasional.

‎Erick mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa terus menunggu tanpa adanya inisiatif dari internal cabang olahraga.

Ia menegaskan bahwa jika polemik tak kunjung mereda, maka pemerintah siap masuk untuk memastikan situasi kembali tertata.

‎Karena itu, ia meminta cabang olahraga terkait bersama KONI segera duduk bersama dan mencari titik temu.

Proses musyawarah dan mufakat menjadi mekanisme yang kembali ia tekankan agar masalah tidak semakin melebar.

Sumber :

• tvOnenews/Ilham Giovani Pratama

‎Erick, yang juga memimpin PSSI, menambahkan bahwa ia bakal mengikuti perkembangan kasus tersebut secara langsung. Ia menyebut Januari 2026 sebagai batas waktu sebelum pemerintah mengambil langkah konkret.

‎Menurut Erick, intervensi pemerintah bukan tujuan awal. Ia mengatakan lebih baik jika penyelesaian dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan tanpa melibatkan negara.

‎"Konteksnya Desember ini kita lihat. Nanti baru Januari, kalau memang belum bisa, ya, pemerintah akan coba masuk," ujar Erick di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Kamis (4/11/2025).

‎"Tapi intervensi bukan karena kekuasaan, tetapi ya karena sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, dan sudah dibuka pembicaraan untuk musyawarah dan mufakat itu," tambahnya.

‎Hingga kini empat cabang olahraga masih terjebak dalam dualisme kepengurusan. Kasus tersebut melibatkan tenis meja, tinju, anggar, dan sepak takraw yang belum menemukan kesepakatan bersama.

Sumber :

• tvOnenews/Ilham Giovani Pratama

‎Dualisme itu bukan hanya menghambat roda organisasi, tetapi juga membuat atlet kebingungan mengenai struktur pembinaan. Selain itu, agenda kompetisi kerap terganggu karena tidak adanya satu otoritas yang diakui bersama.

‎Erick menilai penyelesaian persoalan itu sangat mendesak. Ia mengingatkan bahwa persiapan menuju berbagai event internasional tidak boleh terhambat oleh konflik internal.

‎Ia menyebut jika Budaya musyawarah dan mufakat harus kembali ditegakkan sebagai prinsip dasar dalam penyelesaian konflik olahraga. Menurutnya, Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung pada mekanisme voting untuk menyelesaikan sengketa.

‎"Jadi, sesuai dengan surat saya ke KOI dan KONI, saya memberikan kesempatan musyawarah dan mufakat. Kan gitu, kan bangsa kita kan musyawarah dan mufakat, bukan voting terus," ujar Erick.

‎Dengan disampaikannya sikap tegas tersebut, sejumlah cabor yang terlibat dualisme berada di tangan KONI dan pihak yang bersangkutan.

Waktu yang diberikan pemerintah menjadi penentu apakah sengketa bisa selesai secara damai atau harus ditangani langsung oleh negara.

‎(igp)