Pernyataan mengenai ketidaklengkapan dokumen Jokowi tersebut merupakan penilaian Dokter Tifa. Hal itu belum jadi kesimpulan majelis hakim mengenai keabsahan...
Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan. Ini 5 poin pentingnya.
Berikut profil dan rekam jejak Refly Harun, kuasa hukum Roy Suryo, yang terlibat dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi.
Apakah ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA hingga sarjana (S1) semuanya bisa diperiksa melalui layanan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)? Begini faktanya.
Jokowi hadir di ruang sidang dengan mengenakan batik bernuansa coklat dan peci atau kopiah hitam. Dia hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Jokowi hadir di PN Jaktim dan ribuan personel disiagakan untuk mengamankan. Pengerahan personel gabungan tersebut dilakukan mengantisipasi potensi gangguan.
Jokowi menegaskan status resminya sebagai anggota PSI terhitung sejak 14 Oktober 2025. Hal ini ditegaskan Jokowi untuk menepis keraguan publik soal komitmen politiknya bersama PSI.
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Joko Widodo mengakui bahwa PSI mulai mendapat perhatian dari pihak lain walapun masih tergolong baru
Jokowi pamer KTA PSI saat Rakorda DPD PSI Kota Bandung. Ia menegaskan telah resmi menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025 dan membacakan nomor keanggotaannya.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.