Kebijakan Prabowo soal fee aplikator Ojol disebut bukan sekadar penyesuaian tarif, melainkan koreksi mendasar terhadap ketimpangan relasi ekonomi antara pengemudi dan perusahaan.
Kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol). Sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.
Komisi V DPR kritik keras Kemenhub karena dianggap tak adil terhadap driver ojol. Kesenjangan dengan aplikator makin melebar. DPR siap panggil pejabat lama untuk evaluasi.
Tuntutan potongan maksimal 10% dari driver ojol belum dijawab pemerintah. Ancaman offbid di akhir Mei 2025 jadi sinyal serius. Kemenhub kembali jadi sasaran kritik.
Wamenaker Noel mengatakan aplikator memiliki standar tertentu dalam menentukan mitra mana saja yang berhak menerima BHR, tetapi perlu dikaji ulang agar lebih terbuka dan adil.
Driver ojol protes BHR Rp50 ribu yang dinilai tidak layak. Mereka mendesak aplikator menaikkan bonus sesuai dengan pendapatan tahunan, terutama jelang Lebaran.
PDOI Jawa Timur menyambut baik himbauan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah agar perusahaan aplikator transportasi online untuk mencairkan THR bagi ojol
Buntut polemik Lomba Cerdas Cermat yang digelar di Kalimantan Barat masih menjadi perhatian publik. Pernyataan yang dilontarkan MC dinilai memperkeruh suasana
Publik masih memberi perhatian pada polemik Lomba Cerdas Cermat diselenggarakan oleh MPR RI. Amarah publik meluap saat Dewan Juri tidak memberi permohonan maaf
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terkait perayaan Milangkala Tatar Sunda menuai kritik pedas dari parlemen.
Pandangan masyarakat terhadap benda-benda bersejarah yang sering dianggap keramat atau mistis kini ingin diubah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).