Mengelola dana haji sebesar Rp184 triliun, BPKH menempatkan sekitar 70 persen portofolio keuangan haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
Kompleksitas persoalan di kawasan perbatasan, menurutnya, membutuhkan keterlibatan lintas kementerian/lembaga serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Benny K. Harman menilai aset yang disita seharusnya tidak dikelola oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara. Sehingga ia mengusulkan pembentukan lembaga yang lebih independen.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menjelaskan implementasi Rencana Aksi PBWN-KP Tahun 2026 telah memiliki landasan hukum lewet Peraturan Kepala BNPP Nomor 2 Tahun 2026.
Pagu Biaya Operasional BPKH yang semula Rp539,63 miliar diturunkan menjadi Rp439,32 miliar. BPKH menegaskan efisiensi ini tidak mengurangi kualitas pelayanan dan pengelolaan dana haji.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari riset inisiatif Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang berfokus pada pengayaan sumber daya genetik kelapa sawit melalui eksplorasi internasional, khususnya dari Tanzania. Program tersebut juga mendapat dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
BPKH menyabet Most Trusted Financial Brands 2026 sebagai bentuk apresiasi atas keterbukaan dalam mengelola dana haji yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
BPKH juga mendorong integrasi berbagai potensi dalam ekosistem haji dan umrah, mulai dari sektor keuangan, logistik, akomodasi, konsumsi, farmasi, hingga UMKM halal.
Rosan Perkasa Roeslani menegaskan 2026 menjadi fase percepatan proyek-proyek strategis lintas sektor, mulai dari pengolahan sampah menjadi energi, hilirisasi industri kimia, pusat data global, hingga ekspansi agrikultur internasional.
Jasa Raharja terus beupaya meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di kawasan perbatasan dengan negara tetangga.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, secara resmi melepas kirab bendera Merah Putih dan karnaval budaya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini
Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.