Sejumlah tokoh senior nasional yang terdiri dari tokoh hukum hingga tokoh agama, pasang badan untuk Pontjo Sutowo dan menyoroti masalah serius dalam sengketa Hotel Sultan.
Mantan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin dihadirkan sebagai saksi ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi di Polda Metro Jaya.
Ketiga ahli tersebut adalah mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin , dan budayawan yang juga kolumnis Mohamad Sobary.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro meminta pihak penegak hukum mengusut kasus pembubaran paksa diskusi di Hotel Grand Kemang, pada Sabtu (28/9/2024) pagi.
Sejumlah orang melakukan aksi anarkisme dalam sebuah diskusi bertajuk 'Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional di Hotel Grand Kemang.
Din Syamsudin sebut Rakyat Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. pengakuan rakyat Palestina diberikan satu tahun sebelum proklamasi Kemerdekaan
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dijadwalkan bertemu dengan tokoh Muhammadiyah, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan periode 2010-2015 Din Syamsudin.
Indonesia kehilangan sosok besar, seorang tokoh Cendekiawan Islam yang dicintai masyarakat. Prof. Ahmad Syafii Maarif telah berpulang (27/5/2022) di Yogyakarta
Guna meningkatkan keunggulan kompetitif di industri pelumas dalam negeri, PT Pertamina Lubricants terus mengoptimalkan pengoperasian fasilitas produksi yang didukung oleh teknologi mutakhir.
Kebijakan Pemerintah Daerah untuk menutup Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, ditambah dengan terus melonjaknya volume limbah rumah tangga, sempat menjadi tantangan besar bagi warga Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul.
Selebgram Lisa Mariana kembali menjadi perhatian publik setelah mengungkap adanya informasi tambahan yang ia berikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh dilaporkan telah diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH).
Presiden Prabowo Subianto hendak mengubah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ditingkatkan menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Selain itu,