Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi melaporkan hasil pemeriksaan sementara tim investigasi kepada Komisi XIII DPR soal fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
Baru-baru ini terkuak tabir dugaan terkait pungli di Rp. 150.000 setiap minggu di Lapas Kelas IIA Cibinong. Soal informasi pungli tersebut, mencuat setelah ada
Ditjenpas menindaklanjuti hasil kegiatan pengawasan Ombudsman Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Kanwil Ditjenpas Daerah Khusus (DK) Jakarta melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan penggeledahan di kamar tahanan yang dihuni warga binaan, Nikita Mirzani (NM)
Kanwil Ditjenpas Sumut memberikan klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang beredar terkait dugaan pelanggaran di Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kadiyono, melaksanakan Safari Ramadan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Jumat (13/3/2026).
Ditjenpas sebut pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana terhadap 44 warga binaan beragama konghucu di Hari Raya Imlek 2026 merupakan bagian dari..
Lakukan langkah tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menegakkan disiplin di lingkungan Pemasyarakatan, seorang narapidana kasus tipikor dipindahkan
Ramai-ramai Jaringan Pemuda Peduli Sumatera Utara geruduk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara (Ditjenpas Sumut), Kota Medan.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
Badai petir diperkirakan akan terus melanda sebagian besar wilayah Arab Saudi hingga Jumat mendatang (2/10). Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk waspada.
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.