Heru Budi Sebut Kebijakan ERP Masih Tahap FGD dengan Para Pakar

Jakarta - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebut kebijakan jalanan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam tahap focus group discussion (FGD).

Kebijakan yang sudah digodok sejak tahun 2016 itu disebut Heru memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempersiapkannya.

"Jadi gini, ya beberapa tahun yang lalu ya 2016, jadi tahapan-tahapan peraturannya sedang kita bahas itu memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga tatanan aturannya dipersiapkan," kata Heru, di Agroeduwisata Ragunan, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/1/2023).

"Berikutnya ini kan baru menggali informasi pendapat para ahli, masyarakat, bagaimana pun itu masih kita FGD," lanjutnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD PT TransJakarta perlu meningkatkan layanan agar para pengguna transportasi umum lebih nyaman dan merasa aman.

Kendati upaya ERP ini merupakan upaya mengurai kemacetan dan meningkatkan antusiasme masyarakat menggunakan transportasi umum.

"Pemda DKI juga ahrus merapikan, menyiapkan TransJakarta misalnya bisa melayani dengan baik, keamanan diperketat, dan seterusnya. Di sisi lain ERP juga aturan-aturan yang dibahas masih lama waktunya. Kalau enggak dimulai, kapan dimulainya kan seperti itu," pungkas Heru.