GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Frekuensi Radio

Saat Telkom  Harus Bayar Rp1 Triliun Untuk Dapat  Spektrum Frekuensi, Starlink Bebas Melenggang dan Cukup Bayar Rp23 Miliar per Tahun

Saat Telkom Harus Bayar Rp1 Triliun Untuk Dapat Spektrum Frekuensi, Starlink Bebas Melenggang dan Cukup Bayar Rp23 Miliar per Tahun

Starlink ternyata tidak perlu mengikuti lelang spektrum frekuensi mahal, seperti saat Telkomsel bayar frekuensi 2,3 GHz pada 2017 lalu seharga Rp1,007 triliun. 
Demi Kelancaran KTT ASEAN, Pemerintah Awasi Penggunaan Frekuensi Radio 

Demi Kelancaran KTT ASEAN, Pemerintah Awasi Penggunaan Frekuensi Radio 

Dalam ajang besar seperti KTT ke-43 ASEAN, Kemenkominfo bertugas melakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
Membahayakan Penerbangan, Barang Tangkapan Radio Ilegal Dimusnahkan

Membahayakan Penerbangan, Barang Tangkapan Radio Ilegal Dimusnahkan

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 1 Makassar memusnahkan barang temuan pelanggaran penggunaan frekuensi radio, penertiban dan penanganan tahun 2022.
Pita Frekuensi Radio 2,1GHz Dilelang Kemenkominfo, Harga Penawaran Diumumkan

Pita Frekuensi Radio 2,1GHz Dilelang Kemenkominfo, Harga Penawaran Diumumkan

Pita Frekuensi Radio 2,1GHz Dilelang Kemenkominfo, Harga Penawaran Diumumkan
Radio Antar-Penduduk Jadi Tumpuan Komunikasi Evakuasi di Semeru

Radio Antar-Penduduk Jadi Tumpuan Komunikasi Evakuasi di Semeru

Organisasi komunitas Radio Antar-Penduduk Indonesia (RAPI) Kabupaten Lumajang, berperan penting dalam membantu kelancaran evakuasi melalui komunikasi handy takly (HT)
Perangkat Radio Frekuensi & HT  Ilegal Tak Berizin di Mamuju Dimusnahkan

Perangkat Radio Frekuensi & HT Ilegal Tak Berizin di Mamuju Dimusnahkan

UPT Lokal Spektrum Frekueensi Radio Mamuju memusnahkan puluhan Radio frekuensi tak berizin di Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan radio frekuensi ini bernilai puluhan juta rupiah
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Mau Daftar CPNS 2026? Intip Deretan Instansi Bergaji Belasan Juta yang Sepi Peminat

Berikut ini deretan instansi yang sepi peminat di seleksi sebelumnya atau pada 2024, bisa dijadikan referensi bagi calon pelamar CPNS 2026 yang segera dibuka.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT