GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Demi Kelancaran KTT ASEAN, Pemerintah Awasi Penggunaan Frekuensi Radio 

Dalam ajang besar seperti KTT ke-43 ASEAN, Kemenkominfo bertugas melakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
Minggu, 3 September 2023 - 14:16 WIB
Tim dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika memonitor frekuensi di area lokasi pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Sabtu (2/9/2023)
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta, tvonenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika intensif melakukan monitoring (pemantauan) dan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio guna mendukung kelancaran telekomunikasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.

"Tim Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio telah melakukan monitoring di lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 agar seluruh frekuensi yang digunakan tidak ada gangguan. Sebelum dan selama acara KTT, Kementerian Kominfo melakukan pengawasan dan pemantauan frekuensi radio,” kata Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail dikutip dari pernyataan pers, Minggu (3/9/2023).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Ismail, dalam ajang besar seperti KTT ke-43 ASEAN, Kemenkominfo memiliki tugas untuk melakukan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Dalam pelaksanaannya, Kemenkominfo berkoordinasi intensif bersama pemangku kepentingan penyelenggara, antara lain Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, satuan pengamanan, dan penyelenggara telekomunikasi.

Ismail mengatakan kegiatan monitoring ini dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sebelum hingga saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN, dengan target seluruh frekuensi untuk KTT, pengguna yang sudah ada, termasuk frekuensi WiFi.

"Khusus untuk memaksimalkan penggunaan frekuensi WiFi untuk KTT, Ditjen SDPPI telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur penggunaan kanal frekuensi WiFi tersebut.” ucap dia.

Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ditjen SDPPI, Kemenkominfo Sabirin Mochtar menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan monitoring awal di lokasi penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN untuk mengetahui pengguna spektrum frekuensi radio existing (yang selama ini sudah ada).

“Juga sebagai referensi untuk penetapan Izin Stasiun Radio Sementara bagi delegasi asing, PCO (Professional Conference Organizer), Host Broadcaster KTT ASEAN, PCO,” tuturnya.

Sabirin menjelaskan pihaknya secara khusus menugaskan Tim Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Perangkat Telekomunikasi Event Khusus dan Antarnegara beserta UPT Monitoring Spektrum Frekuensi Radio untuk memantau dan mengawasi spektrum frekuensi radio.

Menurutnya, sebelum acara, tim dari Kemenkominfo memonitor kependudukan frekuensi serta monitoring clearance untuk frekuensi yang akan digunakan.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Kami juga melakukan rehearsal penggunaan frekuensi bersama dengan Paspampres, BSSN, operator seluler, dan PCO,” ujar dia.

Pemantauan dan pengawasan spektrum frekuensi radio dalam pergelaran KTT ke-43 ASEAN menggunakan beberapa metode.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT