Viral video aksi Utasan Khusus Presiden RI, Prabowo Subianto yakni Miftah Maulana atau Gus Miftah yang menghina seorang penjual es keliling saat menghadiri kegiatan tabligh akbar.
Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah di momen kampanye Pilpres 2024 tidak termasuk politik uang. Begini jelasnya
Pendakwah Miftah Maulana Habiburahman atau akrab disapa Gus Miftah menegaskan dirinya tidak berminat menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka setelah bertemu Prabowo Subianto, langsung sambangi kediaman Gus Miftah di Kabupaten Sleman, pada Selasa (26/3/2024).
Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji Sleman, Miftah Maulana Habiburrahman atau yang kerap disapa Gus Miftah membahas tawaran menjadi Menteri Agama (Menag) pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Gus Miftah menyebut program makan siang gratis dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sama seperti ajaran Nabi Ibrahim AS.
Tak hanya menyebutkan program Prabowo-Gibran mencontoh bapak para nabi. Bahkan, Gus Miftah juga senggol program makan siang gratis dan progam bagi-bagi susu
Setelah mengikuti acara kampanye Prabowo Gibran di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pendakwah kondang Gus Miftah mengabarkan bahwa HP miliknya
Prabowo melihat masa depan Indonesia ke depan gemilang dan akan menjaga seluruh kekayaan Indonesia agar tidak mudah dan murah diambil oleh negara-negara lain.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.