News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Nilai Pilkada Melalui DPRD Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pakar Hukum Nilai Pilkada Melalui DPRD Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 memicu polemik.
Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang

Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang

APPSI berharap banyak pada rampungnya Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta yang ditandai dengan Sidang Paripurna DPRD DKI
Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pemerintah disebut-sebut segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai rangkap jabatan yang dilakukan Angga Raka Prabowo bertentangan dengan konstitusi.
Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadirkan dua pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Untag Surabaya DR Hufron SH MH, menanggapi laporan Presiden ke 7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu miliknya
Ahli Hukum Tata Negara di Surabaya Sebut RUU KUHAP Berpotensi Ciptakan Dominasi Salah Satu Lembaga

Ahli Hukum Tata Negara di Surabaya Sebut RUU KUHAP Berpotensi Ciptakan Dominasi Salah Satu Lembaga

Berbagai akademisi terus menyoroti terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas oleh DPR RI.
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengajak masyarakat untuk memandang kearifan lokal tidak saja sebagai atau sekedar warisan budaya, tetapi sebagai elemen esensial yang harus diintegrasikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara.
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menilai kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Gibran tidak jadi masalah karena ada payung hukumnya.
Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pencabutan TAP MPR RI nomor 2 tahun 2001 yang mengatur pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dinilai pakar hukum tata negara, keputusan tepat.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Era Digital Mengubah Cara Institusi Bicara ke Publik, Begini Upaya Pangdam Jaya Mengelola Informasi

Era Digital Mengubah Cara Institusi Bicara ke Publik, Begini Upaya Pangdam Jaya Mengelola Informasi

Kecepatan informasi membawa konsekuensi tersendiri bagi lembaga publik. Ketika informasi resmi belum tersedia, ruang komunikasi dapat dengan cepat dipenuhi
Klaster Mewah Lapas Cibinong Disebut Rumah Dinas Jabatan, Ketua Ombudsman: Kenapa Kami Nggak Boleh Lihat?

Klaster Mewah Lapas Cibinong Disebut Rumah Dinas Jabatan, Ketua Ombudsman: Kenapa Kami Nggak Boleh Lihat?

Kemewahan fasilitas Lapas IIA Cibinong kini menjadi sorotan publik setelah Ombudsman melakukan pemeriksaan. Klaster mewah disebut merupakan rumah dinas jabatan
Revolusi Hati, Prekuel 5 cm yang Bongkar Masa Lalu Zafran dan Petualangan di Laut Sebelum Bertemu Genta

Revolusi Hati, Prekuel 5 cm yang Bongkar Masa Lalu Zafran dan Petualangan di Laut Sebelum Bertemu Genta

5cm: Revolusi Hati menjadi prekuel 5 cm yang mengungkap masa remaja Zafran sebelum bertemu Genta dan kawan-kawan, dengan petualangan hingga bawah laut.
Update Klasemen Medali Asian Games 2026: Tim Indonesia Melesat usai Tambah Emas, Kini Pepet Malaysia

Update Klasemen Medali Asian Games 2026: Tim Indonesia Melesat usai Tambah Emas, Kini Pepet Malaysia

Klasemen medali Asian Games 2026 per Minggu (27/9/2026) pagi WIB. Tim Indonesia kini mendekati posisi Malaysia usai berhasil tambah satu emas.
Temuan Lapas Mewah di Cibinong, Kemen Imipas Periksa 52 Warga Binaan

Temuan Lapas Mewah di Cibinong, Kemen Imipas Periksa 52 Warga Binaan

Temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor turut menyorot perhatian publik.
Jadwal Asian Games 2026, Minggu 27 September: Angkat Besi Potensi Tambah Emas, Timnas Voli Indonesia Main

Jadwal Asian Games 2026, Minggu 27 September: Angkat Besi Potensi Tambah Emas, Timnas Voli Indonesia Main

Jadwal Asian Games 2026 hari ini Minggu (27/9/2026), di mana ada sejumlah wakil Indonesia beraksi salah satunya lifter Indah Afriza berpotensi meraih medali emas dari cabor angkat besi. Sedangkan Timnas Voli Putra Indonesia unjuk gigi.
Dugaan Kasus Keracunan di Batang, BGN Ingatkan Santapan MBG Kerap Dibawa Pulang

Dugaan Kasus Keracunan di Batang, BGN Ingatkan Santapan MBG Kerap Dibawa Pulang

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan larangan membawa pulang santapan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT