GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
#
Topik
Wapres Gibran Ajukan Niatan Mundur
Jokowi Jadi Saksi Sidang Roy Suryo
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Viral Hari Ini
KPK OTT Bupati Klaten
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Nilai Pilkada Melalui DPRD Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Pakar Hukum Nilai Pilkada Melalui DPRD Bertentangan dengan Prinsip Kedaulatan Rakyat

Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Kontroversi Pemberlakuan KUHP dan KUHAP, Pakar Hukum Prof Dr Hufron Sebut Ancaman Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

Pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 memicu polemik.
Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang

Fasilitasi Kemendagri Rampung, APPSI Harapkan Perda KTR DKI Jakarta Sesuai Aspirasi Pedagang

APPSI berharap banyak pada rampungnya Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta yang ditandai dengan Sidang Paripurna DPRD DKI
Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pakar Hukum Tata Negara UMY Sebut UU MBG Punya Legitimasi Lebih Kuat, Ketimbang Perpres dan Inpres

Pemerintah disebut-sebut segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara sebut Angga Raka Melanggar Konstitusi: Melarang Wamen Rangkap Jabatan

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai rangkap jabatan yang dilakukan Angga Raka Prabowo bertentangan dengan konstitusi.
Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Pemakzulan Bupati Pati, Pansus Hak Angket DPRD Hadirkan Dua Pakar Hukum Tata Negara

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadirkan dua pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Putusan Pengadilan Tak Berlaku Surut, Begini Penjelasan Pakar Hukum

Pakar Hukum Tata Negara Untag Surabaya DR Hufron SH MH, menanggapi laporan Presiden ke 7 RI Joko Widodo terkait dugaan ijazah palsu miliknya
Ahli Hukum Tata Negara di Surabaya Sebut RUU KUHAP Berpotensi Ciptakan Dominasi Salah Satu Lembaga

Ahli Hukum Tata Negara di Surabaya Sebut RUU KUHAP Berpotensi Ciptakan Dominasi Salah Satu Lembaga

Berbagai akademisi terus menyoroti terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas oleh DPR RI.
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid Ungkap Pentingnya Peran Kearifan Lokal

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. mengajak masyarakat untuk memandang kearifan lokal tidak saja sebagai atau sekedar warisan budaya, tetapi sebagai elemen esensial yang harus diintegrasikan dalam sistem hukum dan kebijakan negara.
Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Kabinet Gemuk Tidak Masalah asal Ada Sinkronisasi

Pakar Hukum Tata Negara di Surabaya menilai kabinet gemuk pemerintahan Prabowo Gibran tidak jadi masalah karena ada payung hukumnya.
Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pakar Hukum: Pemulihan Nama Gus Dur Lewat Pencabutan TAP MPR Jadi PIntu Masuk Gelar Pahlawan Nasional

Pencabutan TAP MPR RI nomor 2 tahun 2001 yang mengatur pemberhentian presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dinilai pakar hukum tata negara, keputusan tepat.
Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Soal Kedudukan Watimpres, Yusril Ihza Sebut Tak Ada Persoalan Hukum Tata Negara

Yusril Ihza Mahendra menilai tidak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dari perspektif hukum tata negara.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa ungkap pengakuan Kades Kedungkumpul terkait hubungannya dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Ternyata...
Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Timnas Indonesia U-17 baru akan memulai perjuangan menuju Piala Asia U-17 di laga pekan kedua. Pada pertandingan pertama mereka, tim akan menghadapi Filipina. 
Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Demam jangan langsung minum obat. Dokter Sung ungkap 7 cara mengatasinya, mulai dari cek suhu tubuh, kompres hangat hingga mencukupi kebutuhan cairan.
Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Jenderal Hoegeng Iman Santoso resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri ke-5 itu dikenang sebagai sosok polisi.
Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Sebelumnya, viral di media sosial video istri sah menggerebek suami seorang Kanit Reskrim yang berselingkuh dengan seorang ibu kades di sebuah kamar hotel.
Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Batas pengkinian data BSU 2026 tinggal 2 hari! Pekerja bisa memperbarui NIK, foto KTP, dan rekening lewat situs BPJS Ketenagakerjaan atau JMO. Simak cara lengkapnya agar tidak terlewat.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Selengkapnya

Viral

#1

Timnas indonesia

51628 artikel
#2

Viral

6897 artikel
#3

Megawati hangestri

8449 artikel
#4

Hyundai hillstate

1278 artikel
#5

Super league

3422 artikel
ADVERTISEMENT