Pembentukan Badan Intelijen Keuangan diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan dimaksudkan untuk memperkuat struktur Kementerian Keuangan.
Selain pelayanan keuangan, keterbukaan informasi perbankan terhadap nasabah dan masyarakat luas harus juga menjadi priorotas pada industri sektor keuangan.
Selain kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar, berita ekonomi pekan ini juga mengupas perihal dana bantalan bagi rakyat serta ancaman inflasi tinggi.
PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan melakukan penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebesar Rp3,9 triliun.
Bantuan pengalihan subsidi BBM sebesar RpRp24,17 triliun dialokasikan untuk tiga hal, yakni BLT, bantuan subsidi upah dan bantuan pemda untuk transportasi.
Digitalisasi ekonomi & keuangan telah menjadi inisiatif global. Anggota G20 serta bank sentral di seluruh dunia sepakat memperkuat pembayaran lintas batas.
Perubahan harga bbm Pertalite akan diputuskan pemerintah secara hati-hati agar tidak menurunkan daya beli rakyat dan tak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional
Wamenkeu Suahasil mengatakan jumlah investor kripto lebih banyak dari pasar saham saat ini, padahal saham sudah lama dikenal di Indonesia dibanding kripto.
Informasi mengenai subsidi BBM, pajak karbon, potensi deflasi pada Agustus hingga harga minyak goreng juga menjadi sorotan dalam berita ekonomi sepekan ini.
Aliran modal asing yang keluar dari pasar obligasi Tanah Air tercatat mencapai Rp69 triliun sejak Januari sampai Agustus 2022, yang mempengaruhi yield dari Surat Berharga Negara (SBN) RI.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.