Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, mengatakan, Indonesia membutuhkan lebih banyak entrepreneur.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendukung empat rumah sakit yang menolak ibu hamil di Papua bernama Irene Sokoy dibawa ke jalur hukum. Ia menyebut...
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai peristiwa meninggalnya ibu hamil bernama Irene Sokoy di Papua akibat ditolak empat rumah sakit adalah bentuk...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti insiden meninggalnya ibu hamil bernama Irene Sokoy beserta bayinya di dalam perut akibat ditolak empat rumah sakit di Papua
Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar menyampaikan bahwa radio mendukung banyak subsektor ekonomi kreatif yang lain, termasuk musik dan periklanan
Jakarta perlu lebih serius mengupayakan berbagai strategi dan inisiatif untuk mewujudkan kota global yang tak hanya jadi pusat bisnis dan ekonomi, tapi juga tangguh menghadapi berbagai risiko bencana (resiliensi).
Perusahaan anime gaming dan hiburan, Sekuya, mengeluarkan delapan Intellectual Property (IP) kolaborasi di ajang Indonesia Game Festival (IGF) 2024 di ICE BSD.
Kevin Diks menjadi wakil pemain dalam wawancara yang digelar broadcast usai hasil imbang tanpa gol antara Timnas Indonesia melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sejumlah penyelamatan Maarten Paes dan koordinasinya bersama barisan pertahanan membuat gawang Indonesia tetap aman meski harus bermain dengan 10 orang.
empat orang sempat terjebak di dalam bangunan dan satu di antaranya mengalami luka ringan setelah tertimpa material bangunan akibat billboard roboh di Bandung.
Persoalan ini bermula ketika anak dari pelaku yang diketahui merupakan anak berkebutuhan khusus diduga mengambil jajanan di kantin sekolah tanpa membayar..
Sebelumnya, AIS alias Abah merupakan eks pimpinan Ponpes Abdul Barokat Wannafahat, diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap belasan santriwatinya.
Ombudsman siap berkoordinasi dan memberikan informasi yang diperlukan kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya bersama memperbaiki tata kelola pelayanan publik.