News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Lhkpn Kpk

KPK: Presiden dan Wapres Melaporkan LHKPN Tepat Waktu

KPK: Presiden dan Wapres Melaporkan LHKPN Tepat Waktu

Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, masyarakat dapat mengakses secara terbuka LHKPN dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran di lama lhkpn.kpk.go.id.
KPK Sebut Kepatuhan Anggota DPR/DPRD Laporkan Harta Kekayaan Paling Rendah: Baru 55,14 Persen

KPK Sebut Kepatuhan Anggota DPR/DPRD Laporkan Harta Kekayaan Paling Rendah: Baru 55,14 Persen

Hingga 26 Maret, tingkat kepatuhan pejabat melaporkan harta kekayaan telah mencapai 87,83 persen, atau sekitar 337.340 laporan dari total 431.882 wajib lapor
KPK: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan

KPK: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan

Artinya, masih ada lebih dari 96.000 dari total 431.468 pejabat yang belum menyampaikan laporan harta kekayaan.
Jangan Salah Kaprah, Ini Perbedaan dan Siapa Saja yang Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN

Jangan Salah Kaprah, Ini Perbedaan dan Siapa Saja yang Wajib Lapor LHKPN dan LHKASN

Banyak yang belum tahu siapa wajib lapor LHKPN dan LHKASN. Simak perbedaan, aturan, serta tujuan pelaporan harta aparatur negara untuk cegah korupsi.
Baru 32,52 Persen Pejabat Lapor Harta Periode 2025, KPK Ingatkan LHKPN Bukan Formalitas

Baru 32,52 Persen Pejabat Lapor Harta Periode 2025, KPK Ingatkan LHKPN Bukan Formalitas

KPK mencatat kepatuhan LHKPN 2025 baru 32,52 persen per Januari 2026. Pejabat diminta segera melapor sebelum batas waktu 31 Maret 2026.
KPK Imbau WNA di Jajaran Direksi BUMN Untuk Laporkan Harta Kekayaan

KPK Imbau WNA di Jajaran Direksi BUMN Untuk Laporkan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Warga Negara Asing (WNA) yang berada di jajaran direksi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN)
Selengkapnya
KPK Pakai Bantuan AI untuk Periksa LHKPN Pejabat

KPK Pakai Bantuan AI untuk Periksa LHKPN Pejabat

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut dengan adanya bantuan teknologi AI dalam verifikasi LHKPN, menunjukkan adanya peningkatan optimalisasi dan efisiensi.
KPK Ungkap Pakai AI Buat Periksa LHKPN Pejabat Negara

KPK Ungkap Pakai AI Buat Periksa LHKPN Pejabat Negara

KPK mengungkap menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025.
Sakti Wahyu Trenggono: Dari Raja Menara hingga Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono: Dari Raja Menara hingga Menteri Kelautan dan Perikanan

Isu reshuffle kabinet menguat, nama Sakti Wahyu Trenggono kembali disorot. Simak profil lengkap, karier, hingga total kekayaannya Rp2,6 triliun.
KPK Sita Harta Fantastis Bupati Pati Sudewo

KPK Sita Harta Fantastis Bupati Pati Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo. Penyitaan tersebut di -
Rp31,5 Miliar Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo yang Kini Terjaring OTT KPK, Ini Rinciannya

Rp31,5 Miliar Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo yang Kini Terjaring OTT KPK, Ini Rinciannya

Bupati Pati Sudewo resmi terjaring OTT KPK, ternyata punya harta kekayaan Rp31,5 miliar, aset terbesar tanah dan bangunan yang tersebar di Pulau Jawa, ini rinciannya.
KPK Dalami Tempat Usaha Ridwan Kamil yang Tidak Dilaporkan dalam LHKPN, Jubir KPK: Ini Jadi Catatan Kami

KPK Dalami Tempat Usaha Ridwan Kamil yang Tidak Dilaporkan dalam LHKPN, Jubir KPK: Ini Jadi Catatan Kami

KPK mengatakan sedang mendalami tempat usaha mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Waspada Status Siaga Gunung Semeru: Awan Panas Guguran Capai Jarak 2.500 Meter

Gunung Semeru yang menjulang setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. 
Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

Babak Baru Izin SMK IDN Bogor Dicabut KDM: Sekolah Serahkan Bukti Tambahan, Desak Ombudsman Uji Dugaan Maladministrasi

SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor menyerahkan bukti tambahan hingga minta Ombudsman bongkar dugaan penyimpangan SK Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi (KDM).
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT